Rencana Pemindahan Ibukota, Ide Bagus untuk Pemerataan Ekonomi

Suasana malam pergantian tahun di kawasan Monas dari gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (1/1/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Slamet Rosyadi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menilai pemindahan ibukota negara ke wilayah lain bisa memberikan dampak pada pemerataan ekonomi.

"Secara umum, itu ide yang bagus karena selama ini pusat ekonomi kota di Jakarta. Sementara daerah-daerah lain seperti di luar Jawa menjadi kurang berkembang, fasilitas modern sebagian besar ada di Jakarta," katanya di Purwokerto, seperti dilansir dari Antara (30/4/2019).

Slamet Rosyadi juga menyebutkan, pemisahan kota dagang dan industri dengan ibukota negara akan membawa dampak yang positif. "Contohnya, Australia. Canberra sebagai ibukota negara, bukan merupakan kota dagang atau industri.

Sejak awal Canberra adalah pusat administrasi pemerintahan. Kenapa? supaya warga yang membutuhkan layanan administrasi akan mengalami kemudahan. Tidak perlu bersusah payah karena kemacetan," katanya.

Selain itu, pemindahan ibukota negara bisa memengaruhi arus dagang dan ekonomi nasional. "Jika Jakarta mengalami bencana, bisa jadi akan mengganggu arus perdagangan dan ekonomi nasional," katanya.

Meskipun demikian, rencana pemindahan ibukota, perlu kajian yang mendalam dan penghitungan yang cermat.

"Jangan sampai di kemudian hari pemerintah kekurangan anggaran untuk membangun pusat pemerintah di daerah lain," katanya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

Sementara itu, pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah. Pemerintah juga akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu.

Sumber: AKURAT.CO

Dahlan Iskan di Vonis Bebas MA

Dahlan Iskan | Instagram/dahlaniskan19

Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN, akan menghirup udara bebas pasca Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa atas Dahlan Iskan dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Putusan MA itu menguatkan putusan di tingkat banding.

Awal mula kasusnya adalah saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PT PWU periode 2000-2010. Saat itu terjadi kasus tukar guling aset BUMD PT PWU di Jawa Timur. Belakangan, tukar guling itu dinilai bermasalah sehingga Dahlan Iskan diadili.

Dahlan Iskan dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara pada 2017 oleh pengadilan Tipikor Surabaya. Tetapi tidak berselang lama, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menganulir putusan tersebut. Oleh majelis hakim, Dahlan dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Atas vonis bebas itu, giliran jaksa yang mengajukan permohonan kasasi. Namun MA menolak kasasi jaksa.

"Tolak," demikian bunyi amar putusan 3029 K/PID.SUS/2018 sebagaimana dilansir website MA, Selasa (30/5/2019).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Prof Dr Surya Jaya dengan anggota M Askin dan LL Hutagalung. Perkara dengan panitera pengganti Retno Murni Susanti itu diketuk pada 22 April lalu.

Sumber: AKURAT.CO

MA Copot Ketua PN Cibinong, Karena Vonis Bebas Pemerkosa Anak

Ilustrasi. | AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba.

Sanksi pencopotan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Jawa Barat, serta majelis hakim yang memeriksa dan memutus bebas pelaku kejahatan seksual di PN Cibinong.

"Berdasarkan Maklumat Ketua MA Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017, maka Ketua PN Cibinong sebagai atasan langsung juga terkena sanksi," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selas (30/4/2019).

Sanksi tidak saja diberikan kepada majelis pemeriksa perkara, yaitu MAA, CG dan RAR, namun juga atasan langsungnya yaitu LJ selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada atasannya karena dinilai lalai melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan MA tentang Pengawasan dan Pembinaan.

Pada tanggal 25 Maret 2019 majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong memutus bebas terhadap terdakwa HI (41) tahun yang didakwa telah melakukan kejahatan seksual terhadap dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun.

"Putusan tersebut mengundang perhatian, keprihatinan dan reaksi keras dari masyarakat, sehingga laporan atau pengaduannya sampai ke MA," kata Abdullah.

Berdasarkan laporan yang masuk, pimpinan MA kemudian memerintahkan Badan Pengawasan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan MA, kemudian sanksi dijatuhkan," katanya.

Sumber: AKURAT.CO

PAN: Soal People Power, Kita Tidak Ingin Ikut

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). | AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Bara Hasibuan selaku wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN)  menyatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam gerakan massa atau people power yang dicetuskan Amien Rais dan kubu Prabowo-Sandiaga.

Bara menuturkan bahwa, PAN tidak ikut dalam gerakan yang justru membuat situasi tegang. Terlebih, gerakan massa itu dibuat tanpa dasar.

"Kita sadar itu, kita tidak ingin ikut dalam gerakan yang justru akan membuat situasi tegang tanpa ada dasar, tanpa ada data valid untuk mendukung tuduhan (dugaan kecurangan Pemilu) tersebut," ujar Bara dalam diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Jakarta , Senin (29/4/2019).

Kemudian Bara juga menilai, pertemuan Zulhas dengan Jokowi sebagai bagian dari meredakan ketegangan pascapemilu. Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu Jokowi di Istana Negara saat pelantikan Gubernur Maluku, Rabu (24/4/2019).

"Itu (pertemuan Zulkifli dan Jokowi) menunjukkan ada sikap negarawan dan sikap untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partisan sendiri," kata Bara.

Selain itu, Bara menilai people power tidak relevan. "Saya pikir ini sudah layu sebelum berkembang," tutupnya.

Sumber: AKURAT.CO

Gedung Kementerian Perdagangan Digeledah KPK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat menjawab pertanyaan wartawan | Sopian

Kantor Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik KPK melakukan penggeledahan ini karena buntut dari kasus dugaan suap yang menyeret anggota Komisi VI DPR dari Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

“KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Kementerian Perdagangan di ruang Menteri Perdagangan RI sejak pagi ini,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (29/4/2019).

Menurut Febri, penggeledahan tersebut dilakukan untuk pengembangan yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan suap tersangka Bowo.

Penggeladahan itu sendiri saat ini masih berlangsung. “Penggeledahan masih berlangsung,” ujar Febri.

Bowo diduga menerima suap dari Marketing Manager Humpuss, Asty Winasti, sebesar Rp89,4 juta, Rp221 juta dan 85,130 dolar AS.

Suap tersebut diberikan melalui rekan Bowo Pangarso, Indung. Bowo, Asty, dan Indung sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap itu diduga agar Bowo Pangarso mempengaruhi PT Pupuk Indonesia Logistik agar memberikan pekerjaan distribusi pupuk. Pekerjaan itu, sebelumnya sudah pernah dikerjakan PT Humpuss, tapi masa kerja samanya sudah berakhir.

Kesepakatan antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss untuk distribusi pupuk kemudian kembali terjalin. Tepatnya, setelah ada penandatanganan MoU pada 26 Februari 2019.

Suap diberikan agar Pupuk Indonesia memakai jasa PT Humpuss Transportasi Kimia untuk mendistribusikan pupuk. Pada saat penangkapan Bowo, KPK menemukan uang total Rp8 miliar dalam 400 ribu amplop yang dibungkus 84 kardus.

Uang itu terdiri dari pecahan Rp20 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu. KPK menduga uang itu akan dipakai Bowo Pangarso untuk ‘serangan fajar’ dalam Pemilu 2019.

Sumber: AKURAT.CO

Tuduh Pengelola Homestay Raja Ampat Mencuri, Wisatawan Prancis Akhirnya Minta Maaf

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani saat menikmati keindahan Raja Ampat | INSTAGRAM.COM/SMINDRAWATI

Tudingan seorang wisatawan mancanegara asal Prancis yang menyebut staf Homestay Kordiris di Kabupaten Raja Ampat mencuri uang miliknya tanpa bukti, akhirnya minta maaf.

Christophe Jolibois, yang merupakan wisatawan Prancis meminta maaf kepada pemilik Homestay Kordiris di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, hari ini, sebelum pulang kembali ke negaranya.

Permintaan maaf tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis di atas kertas bermaterai untuk memulihkan nama baik Homestay Kordiris yang disaksikan kepolisian dan media di Kabupaten Raja Ampat.

Lusi Mambrasar, pemilik Homestay Kordiris, mengatakan wisatawan Prancis tersebut menginap semalam di Homestay Kordiris pada 22 April 2019. Kemudian keesokan harinya wisatawan tersebut minta diantar ke Pulau Kri untuk menyelam dan menginap.

Wisatawan tersebut kemudian menuduh staf Homestay Kordiris mencuri uang tanpa dasar dan meminta pengelola homestay mengganti senilai Rp2,7 juta.

Bukan hanya itu, tuduhan tersebut juga dilakukan dengan komentar yang ditulis di halaman website khusus pemesanan homestay di Raja Ampat.

Dalam komentarnya, wisatawan tersebut melarang orang-orang menginap di Homestay Kordiris dikarenakan dia kehilangan uang senilai Rp2,7 juta yang diambil oleh staf homestay.

Akibat tuduhan tanpa dasar di website tersebut, wisatawan yang telah memesan kamar Homestay Kordiris membatalkan pesanan sehingga merugikan pemilik homestay.

"Kami sudah lapor polisi dan masalah ini sudah selesai. Wisatawan tersebut telah buat penyataan maaf baik lisan maupun tertulis di atas kertas bermaterai serta melaluli website Homestay Raja Ampat guna memulihkan nama baik Homestay Kordiris," ujarnya.

Sumber: AKURAT.CO

Kemlu Panggil Dubes Vietnam, Terkait Insiden Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi-381

KRI Tjiptadi 381 bersitegang dengan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam pada saat sedang menegakkan hukum dan kedaulatan wilayah di Natura bagian Utara pada Sabtu (27/4/2019) | ISTIMEWA

Insiden terkait kapal Coast Guard Vietnam yang menabrak Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tjiptadi 381 di Natuna pada Sabtu (27/4/2019). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akhirnya memanggil Duta Besar (Dubes) Vietnam untuk Indonesia, Pamp Vinh Quang untuk menyampaikan protes.

"Kemlu telah panggil Kedubes Vietnam di Jakarta untuk sampaikan protes atas penyerempetan Kapal Dinas Perikanan Vietnam tehd KRI Tjiptadi 381 pada 27/04/2019," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Kapal Coast Guard Vietnam tersebut sudah jelas melanggar hukum internasional. Disamping itu, tindakan kapal Vietnam itu juga tidak sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip ASEAN.

"Tindakan kapal Dinas Perikananan Viet Nam membahayakan nyawa aparat kedua negara, tidak sejalan dgn hukum internasional, dan tidak sesuai dgn semangat ASEAN," sambungnya.

Namun, belum ada pernyataan dari pihak Kemlu RI apa isi pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dan pihak Kedutaan Vietnam tersebut.

Seperti diketahui, pada Sabtu (27/4/2019) kemarin, KRI Tjiptadi-381 melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan di Perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara terhadap KIA Vietnam BD 979 yang sedang melaksanakan Illegal Fishing.

Namun KIA tersebut dikawal oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam yang berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum dan kedaulatan yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381 dengan memprovokasi melalui usaha mengganggu proses penegakan hukum dan kedaulatan dengan cara menumburkan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381.

Sumber: AKURAT.CO

Makin Terpuruk, Madrid Tumbang di Tangan Penghuni Dasar Klasemen

Real Madrid dipaksa menelan kekalahan oleh Rayo Vallecano yang merupakan penghuni dasar klasemen sementara La Liga. | REUTERS/Javier Barbancho

Dalam lanjutan pekan ke-35 kompetisi La Liga Spanyol, Real Madrid harus takluk di tangan Rayo Vallecano , El Real takluk dengan skor tipis 1-0 di markas penghuni dasar klasemen sementara, Senin (29/4/2019) dini hari.

Pada laga kali ini mereka harus bermain tanpa Karim Benzema yang merupakan pencetak gol terbanyak Real Madrid di musim ini. Sepertinya Real Madrid masih belum bisa ''move on'' dari kepergian Cristiano Ronaldo.

Benzema tidak disertakan bersama tim yang diberangkatkan ke markas Rayo Vallecano lantaran mengalami cedera pada otot paha kirinya.

Cederanya Benzema jelas memberikan dampak langsung bagi ketajaman Madrid di lini depan. Meski menyisakan nama Gareth Bale di lini depan, namun itu belum cukup untuk bisa membantu Madrid merobek gawang tuan rumah.

Bukan hanya lini serang, Madrid juga memiliki masalah pada lini pertahanan mereka. Absennya Sergio Ramos membuat benteng pertahanan Madrid seakan kehilangan sosok pemimpin.

Hasilnya, pemain belakang Madrid melakukan kesalahan fatal yang kemudian berujung pada hadiah penalti untuk tuan rumah. Adri Embarba yang dipercaya untuk menjadi eksekutor kemudian tak menyia-nyiakan kesempatan mengungguli Madrid pada menit 23. Skor 1-0 kemudian bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua Madrid mencoba untuk menata permainan mereka. Tetapi gol penyeimbang tak juga tiba. Meski mampu terus menekan, namun rapatnya pertahanan tuan tumah menyulitkan lini serang El Real untuk bisa mendapatkan peluang matang.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, tak ada lagi gol tambahan yang bisa tercipta. Madrid pun harus rela pulang dengan tangan hampa akibat kekalahan tipis 1-0 dari penghuni dasar klasemen sementara La Liga.

Rayo Vallecano 1-0 Real Madrid

La Liga Spanyol (Pekan ke-35)

Estadio De Vallecas, Madrid/ Senin, 29 April 2019 (01.45 WIB)

Wasit: Pablo Gonzalez

Gol: Adri Embarba (P - 23)

Susunan Pemain

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Alberto Garcia, Tito, Ba, Mario Suarez, Jose Angel Pozo, Alez Moreno, Agbo, Javi Guerra, Babe, Adri Embarba. Pelatih: Paco Jemez

Real Madrid (4-3-3): Caourtois, Marcelo, Daniel Carvajal, Varane, Jesus Vallejo, Modric, Kroos, Llorente, Dani Ceballos, Bale, Diaz. Pelatih: Zinedine Zidane

Sumber: AKURAT.CO

Begini Kondisi Peggy Melati Sukma Pasca Operasi Pengangkatan Tumor

Peggy Melati Sukma | AKURAT.CO/Sai

Sudah lama tidak terdengar kabarnya, artis Peggy Melati Sukma dikabarkan mengidap penyakit tumor sejak empat bulan belakangan.

Namun, Wanita 42 tahun itu enggan memberitahu secara spesifik jenis tumor yang diidapnya. Dia mengaku kondisinya telah membaik pasca menjalani operasi pengangkatan tumor.

"Alhamdulillah saya sudah menjalani operasi dan alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan sudah teratasi," kata Peggy Melati saat ditemui di Kota Kasablanka, Sabtu (27/4/2019).

Walaupun sudah menjalani operasi, Peggy tetap harus melakukan pengobatan secara rutin untuk mengontrol ke rumah sakit.

"Masih tetap harus. Masih terus check up, masih harus dijaga," jelasnya.

Bukan hanya pengobatan medis, Peggy juga banyak mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan Rasullullah semenjak dirinya berhijrah.

"Saya semenjak hijrah, pengobatan saya adalah sunnah, mengkonsumsi nabawi, dan di luar itu medis, medis juga dari Allah. Kalau operasi kan harus dokter," ungkapnya.

Sumber: AKURAT.CO

Editor   : Wahyudi

Petugas KPPS Yang Sedang Hamil Meninggal, Bayinya Selamat

Ilustrasi Pemilu 2019 | AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba

Seorang petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Gampong Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, bernama Muridah (26), meninggal dunia karena kelelahan dalam kondisi hamil delapan bulan.

Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, Agusni, mengatakan sebelum meninggal Muridah sakit dan dirawat di Puskesmas Labuhan Haji Barat. 

Bukannya membaik, kondisi Muridah semakin menurun sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Pekan, Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Korban menjalani operasi di RSUD Teuku Pekan.

"Bayi dalam kandungan berhasil diselamatkan. Sementara korban meninggal dunia, korban melaksanakan tugas siang malam dalam kondisi sedang hamil 8 bulan sejak hampir sepuluh hari terakhir," kata Agusni.

"Banyak syuhada pahlawan demokrasi dijemput ajalnya yang terus berguguran, kiranya mendapat tempat indah di sisiNya," ujar Agusni.

"Hendaknya semua kita menjadi ikhtibar dan menyadari akan musibah ini lantaran terlalu lelah atas ikhtiar kami untuk menghasilkan pemilu 2019 menjadi lebih baik, transparan, kredibel, luber dan jurdil," dia menambahkan.

Meninggalnya Muridah menambah daftar petugas pemilu yang meninggal di Provinsi Aceh. Jumlah total sampai sejauh ini lima orang. Sementara, petugas yang dirawat di rumah sakit 100 orang lebih.

Secara nasional, jumlah petugas penyelenggara pemilihan umum yang bertugas di tempat pemungutan suara yang meninggal dunia hingga Sabtu kemarin tercatat mencapai 326 orang.

Sumber: AKURAT.CO

Editor   : Wahyudi

Pengamat Sebut Data 'Real Count' BPN Tak Proporsional, Beda dengan Hasil KPU dan 'Quick Count'

Pembeli mengenakan topi yang dibeli di sekitar Rumah Kartanegara, Jakarta, Jumat (19/5/2019).

 | AKURAT.CO/Endra Prakoso

Karyono Wibowo, pengamat politik dari Indonesia Public Institute, menilai data "real count" Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang menyebut pasangan calon nomor urut 02 itu mendapat 62 persen suara tidak proporsional.

Dalam diskusi Publik "Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca-Pemilu Serentak 2019", di Jakarta, Kamis (25/4/2019), Karyono mengaku telah melakukan penelitian terkait data perolehan kubu pasangan Prabowo-Sandi.

Dari hasil penelitiannya, kubu 02 telah mengolah data yang tidak proporsional sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil dengan penghitungan suara sementara KPU dan hasil hitung cepat lembaga survei.

"Ada klaim kemenangan 62 persen. Mereka mencoba untuk menunjukkan sebuah data, datanya adalah menurut mereka C1 yang masuk ke 'data center'. Ternyata setelah kita cek ada perbedaan data. Data yang masuk di 'data center' mereka tidak proporsional," ungkapnya.

Karyono mencontohkan, dalam pengambilan data di Banten dan cara pengambilan sampel juga ternyata kurang proporsional. Data yang masuk ke kubu 02 pun hanya 0,6 persen.

"Kalau menurut proporsi KPU Banten itu 0,8 persen. Di DKI Jakarta, proporsi data yang masuk data center mereka 13,7 persen. Sementara proporsi data TPS di Jakarta hanya 3,6 persen," ucapnya.

Menurut Karyono, data yang tidak proporsional akan menyebabkan hasil penghitungan yang bias.

Sehingga, tidak heran terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara hasil perhitungan suara kubu 02 dengan data dari sejumlahl embaga survei kredibel.

"Kesimpulannya adalah data yang ditampilkan kubu Prabowo sandi yang diklaim 62 persen itu datanya tidak proporsional, sehingga datanya pasti bias," tuturnya.

Sumber: AKURAT.CO

Mbah Mijan: Aku Terpaku Diam Seribu Bahasa, Terkait Prabowo Yang Disebut Bisa Bicara dengan Hewan

Mbah Mijan | ISTIMEWA

Pernyataan paranormal Samijan alias Mbah Mijan yang menyebut Nabi Sulaiman menjadi perhatian warganet.

Mbah Mijan mengaku bergeming, menyikapi fenomena itu. Hal itu diungkap lewat kicauan lewat akun @mbah_mijan.

"Ada apa nih, kok Nabi Sulaiman sampai jadi trend? aku terpaku diam seribu bahasa.

Aku hanya sanggup menghela nafas panjang dan tertunduk lesu," tulis Mbah Mijan, Kamis (25/4/2019).

Pernyataan Mbah Mijan tentang Nabi Sulaiman dicetuskan di tengah ramai pemberitaan calon presiden nomor urut 02 bisa berkomunikasi dengan hewan. 

Pemberitaan bersumber dari Rizky Irmansyah yang merupakan sekretaris pribadi Prabowo Subianto.

Rizky menyebut Prabowo bisa berkomunikasi dengan semut dan nyamuk. Dia pernah melihat Prabowo berbicara dengan semut dan nyamuk. Prabowo disebut pernah memberikan perintah agar semut menjauhi makanannya.

"Lalu apa yang terjadi? Kurang dari 1 menit, salmon itu bersih tanpa ada seekor semut pun yang mengkerubuti salmon tersebut, setelah bersih dari semut Pak Prabowo kemudian memakan salmon tadi," ungkap Rizky.

Ada apa nih, kok Nabi Sulaiman sampai jadi trend? aku terpaku diam seribu bahasa.

Aku hanya sanggup menghela nafas panjang dan tertunduk lesu.

— Mbah Mijan (@mbah_mijan) April 25, 2019

Sumber: AKURAT.CO 

Wahidin Halim Himbau Warganya Tak Termakan Isu People Power

Gubernur Banten, Wahidin Halim, saat memberikan sambutan di acara Harlah NU ke-96 yang digelar PWNU Banten di Lapangan Lapas Anak, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (23/3/2019), yang juga dihadiri oleh Cawapres Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin. | AKURAT.CO/Kosim Rahman

Wahidin Halim yang merupakan gubernur Banten, menghimbau warganya agar  tidak terhasut dengan isu penggerakan massa atau people power yang menurutnya bisa merusak keamanan.

Wahidin meminta warganya untuk terus menjaga kondusifitas Banten pasca pemilu kemarin.

"Terkait ada yang mengatakan isu people power itu masyarakat jangan sampai terganggu, jangan emosional, jangan sampai terjebak. Kalau ada suatu isu, tabayyun saja atau konfirmasi tentang isu tersebut," ujar Wahidin, Kamis (25/4/2019).

Menurut pria yang akrab disapa WH, perbedaan yang terjadi saat Pemilu kemarin jangan sampai terus terbawa hingga pasca pemilu ini, apalagi jika sampai merusak persatuan dan kedamaian yang sudah terjalin di Provinsi Banten selama ini.

WH melakukan silaturahmi dengan para pegawai Kemenag yang aktif dalam kegiatan keagamaan, agar nantinya para tokoh dan pegawai Kemenag itu bisa mengajak masyarakat Banten untuk turut menjaga kondusifitas dan persatuan.

"Silaturahmi ini untuk menyatukan masyarakat. Agar masyarakat yang tadinya berbeda pilihan dan pendapat saat Pemilu tidak sampai dipertajam hingga menimbulkan pertikaian," jelas WH.

WH menjelaskan, kondusifitas yang sudah terjadi di Banten saat Pemilu menurutnya merupakan hal yang membuktikan bahwa warga Banten adalah orang-orang yang cerdas dan bersatu. Meski begitu, dirinya mengaku terus bersinergi dengan aparat dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan ini pascapemilu ini.

"Rakyat Banten itu cerdas, sudah berapa kali Pemilu, Pilkada semua aman. Jumlah partisipasi masyarakat di Banten juga saya puas, lebih dari 70 persen kan, hampir 80," katanya.

Terkait adanya berita bohong atau hoax yang sering bermunculan saat ini sehingga memicu pertikaian, dirinya meminta agar warga Banten bisa selektif, supaya tidak melakukan respon yang salah atas suatu berita.

"Kan kalau istilah pak Kanwil Kemenag itu 'saring' dan 'sharing' jadi disaring dulu, tabayyun dulu baru setelah itu bisa sharing," jelasnya.

Sumber

Tilang Elektronik Ganjil-Genap Sudirman-Thamrin Mulai Diberlakukan Awal Mei

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan sistem ganjil genap kepada pengendara. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Sistem Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/E-TLE) untuk penindakanan plat nomor ganjil-genap di jalan Sudirman-Thamrin akan diberlakukan pada awal Mei 2019.

"E-TLE untuk pelanggaran ganjil-genap di Sudirman-Thamrin akan mulai diberlakukan pada 1 Mei atau 5 Mei, setelah selama ini sudah sosialisasi," kata Kasi STNK Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Arif Fazlurrahman, Jakarta, Kamis (25/4/2019) malam.

"Saat ini masih sosialisasi ditambah dilakukannya peningkatan jenis kamera dan pemasangan dari Harmoni hingga ke Bundaran Senayan karenanya kemungkinan Mei tersebut akan mulai dilakukan penindakan," kata Arif.

Selain berkaitan dengan sosialisasi yang masih berlangsung, juga dikarenakan Ditlantas Polda Metro Jaya saat itu diprediksi sudah siap mengenai infrastruktur tilang elektroniknya mulai dari Simpang Harmoni hingga ke Bundaran Senayan.

Ditlantas Polda Metro Jaya, pada Kamis pagi di Simpang Sarinah, Jakarta Pusat, mensosialisasikan peningkatan jenis kamera yang digunakan dalam sistem tilang elektronik (E-TLE) di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin, mulai dari Simpang Harmoni hingga ke Bundaran Senayan.

"Intinya tadi sosialisasi di Sarinah oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf dan plt Kadishub DKI Jakarta bahwa sekarang sudah ada peningkatan jenis kamera dan dipasang di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin dari Harmoni hingga ke Senayan," kata Kasubdit bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir saat dihubungi di tempat lainnya.

Ditlantas Polda Metro Jaya saat ini sudah menambah 10 kamera pemantau (Closed Circuit Television/CCTV) di sepanjang Sudirman-Thamrin yang memperkuat dua kamera sebelumnya yang sudah ada di kawasan Simpang Sarinah dan Simpang Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Peningkatan sistem perangkat E-TLE di sepanjang Sudirman-Thamrin saat ini, meliputi tiga jenis kamera yakni kamera pengenal plat nomor (Automatic Number Plate Recognition/ANPR), kamera check point dan speed radar.

Kamera ANPR, merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran marka dan rambu lalu lintas serta mendeteksi plat nomor

kendaraan untuk kemudian disinkronkan dengan database kendaraan.

Kamera check point, merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran ganjil genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan handphone serta terkoneksi dengan database kendaraan.

Speed radar, merupakan sensor yang dikoneksikan dengan kamera check point untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas secara seketika (real time), sehingga secara otomatis akan memberikan sinyal capture bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Sumber

Selisih 6,6 Juta Suara, Jokowi Makin Jauh Tinggalkan Prabowo

Real Count KPU | Istimewa

Berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU), pada Jumat pagi ini, perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai selisih 6.675.742 suara atau 12,12% dari perolehan suara Prabowo Subianto. 

Dari total suara yang sudah diinput ke dalam sistem, catatan suara untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah 30.858.387 atau 56,06% sedangkan untuk pasangan Prabowo-Sandi adalah 24.182.645 atau 43,94%.

Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi dan luar negeri, sementara Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah tercatat adalah sebanyak 292.964 TPS atau 36,02 persen dari dari total 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.

Situng bisa diakses secara bebas melalui laman pemilu2019.kpu.go.id. Penghitungan suara di laman ini terus dimutakhirkan secara berkala.

Data yang dimasukkan ke Situng adalah data formulir C1 atau hasil penghitungan tiap TPS yang dipindai dan diunggah ke sistem.

Penghitungan suara pada Situng yang seringkali disebut dengan “real count KPU” itu merupakan bentuk transparansi bagi masyarakat untuk turut memantau proses pascapemilu.

Data pada Situng tidak akan menjadi hasil resmi perolehan suara akhir. Penetapan rekapitulasi suara akhir tetap dilakukan berdasarkan penghitungan manual berjenjang dari kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kemudian nasional.

Penghitungan manual di tingkat nasional sesuai jadwal semestinya telah dilakukan Kamis (25/4), namun KPU menyatakan belum bisa memulai karena masih menunggu rekapitulasi dari provinsi.

Sumber

KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Korupsi Saat Geledah Rumah Bupati Solok Selatan

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat menggelar jumpa pers terkait status Setya Novanto, Jumat (17/11) 

| AKURAT.CO/Bayu Primanda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria,  dari hasil penggeledahan dikabarkan telah mengamankan sejumlah alat bukti terkait kasus korupsi yang belum dijelaskan secara rinci.

"Dari lokasi (Rumah Bupati) disita dokumen-dokumen terkait proyek," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, pada Kamis (25/4/2019).

Walaupun masih enggan menjabarkan lebih lanjut terkait kasus apa yang tengah ditangani pihaknya di provinsi Sumatera Barat tersebut, namun ia memastikan bahwa sudah ada tersangka dalam kasus ini.

Mengingat, proses penanganan perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan. Namun karena tim masih bekerja di lapangan, nanti informasi lebih lengkap terkait perkara dan tersangkanya akan disampaikan menyusul," kata Febri.

Sumber: AKURAT.CO

Polres Jakbar Gagalkan Penyelundupan Narkoba Terbesar Sepanjang 2019

Kabid Humas PMJ Kombes Pol Argo Yuwono bersama Kapolres Jakbar Kombes Pol Hengki Hariyadi menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu | AKURAT.CO/Miftahul Munir

Jajaran Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan terbesar sepanjang tahun 2019. Dimana pihak kepolisian mengamankan 120 kilogram sabu-sabu.

Dari hasil penyelidikan sementara narkoba tersebut merupakan barang haram dari jaringan jaringan Myanmar, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Untuk mengelabui petugas, komplotan memasukkan sabu-sabu di dalam karung bersama arang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Argo Yuwono mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada barang haram akan diantar ke Daerah Balaraja, Banten pada (15/4/2019).

Argo mengakui tangkapan Polres Metro Jakarta Barat 120 kg Sabu merupakan yang terbesar di tahun 2019.

"Kemudian, Satnarkoba Unit I Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan akhirnya pada 15 April kemarin menangkap mobil kontainer ini di Tol Bakauheni, Lampung," ujar dia di Mapolres Jakarta Barat Kamis (25/4/2019).

Kemudian, sopir mobil berinisial JP dan kernet mobil dibawa ke Mapolres Jakarta Barat untuk diselidiki siapa pemilik dari sabu tersebut.

"Karena saat itu momen pengamanan Pemilu maka anggota melakukan pengamanan dahulu sembari menyelidiki pemiliknya," ucap Argo.

Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi melanjutkan, setelah diselidiki pihaknya mendapati pemilik sabu ini berinisial HT dan ditangkap pada (17/4/2019) dan pelaku MS alias KK ditangkap pada (19/4/2019) di Pekanbaru, Riau.

"Kami masih buru pelaku lain berinisial AS yang mengirim sabu dari Malaysia menggunakan speed boat ke Bengkalis Riau," pungkas Hengki.

Para pelaku ditekankan Pasal 112,114 dan 132 Tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Sumber: AKURAT.CO

PAN dan Gerindra Tak Sejalan Soal Pansus Kecurangan Pemilu

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). | AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Bara Hasibuan, Anggota Fraksi PAN DPR RI, menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019 tidak memiliki relevansi karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu kalau ada indikasi kecurangan.

"Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," ujar Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Bara juga mengatakan dalam UU Pemilu disebutkan kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut dan tidak mendukung Pansus tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (24/4/2019).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur pemilu, sehingga bisa dilakukan evaluasi menyeluruh.

Sumber: AKURAT.CO