Setelah Putusan MK, TKN Akan Ajak Jokowi Bahas Rekonsiliasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).  | AKURAT.CO/Sopian

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan ihwal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, M. Hanif Dhakiri menyebut pihaknya akan membahas rekonsiliasi.

"Terkait pascanya nanti, kalau masalah rekonsiliasi kan tentu jadi kepentingan kita semua sebagai sebuah bangsa. Cuma formatnya seperti apa tentu nanti akan dibicarakan oleh teman-teman dikoalisi dan tentunya dengan pak Jokowi juga," kata Hanif saat tiba di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). 

Hanif juga mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan tim sukses (timses) pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno untuk membahas rekonsiliasi.

"Ya kalau pertemuan-pertemuan kan secara ini kita jalan terus. Cuma yang mengarah langsung ke sana," ungkapnya.

Hanif yang juga Sekjen PKB ini optimistis Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Meski begitu, dia akan menghormati apapun keputusan MK ihwal PHPU Pilpres.

"Terkait dengan masalah putusan hari ini tentu kita optimis bahwa kita akan menang dan kita akan terima apapun yang keputusan dari MK. Tentu kita juga berharap agar teman-teman yang di sana mengambil sikap yang sama," tandasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Tewasnya Sembilan Orang saat Aksi 21-22 Mei, Presiden Jokowi Diminta Bertanggung Jawab

Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Feri Kusuma saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019). | AKURAT.CO/Muslimin

Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Kontras, Feri Kusuma mengatakan bahwa presiden Joko Widodo harus bertanggungjawab atas tewasnya sembilan orang saat aksi di depan Bawaslu RI pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Hal tersebut dikatakan saat konferensi pers di kawasan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

"Presiden Joko Widodo, sebagai kepala Negara harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Feri.

Feri juga menuturkan bahwa presiden Jokowi harus membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap dalang dibalik kerusahan itu, sehingga menyebabkan sembilan nyawa orang hilang.

Pembentukan TPF ini, kata Feri, untuk mengusut peristiwa dan menemukan aktor-aktor yang bertanggungjawab dan terlibat dalam peristiwa ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauhmana pemerintahan Jokowi mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kemudian ia juga mengatakan, Kontras menilai penting untuk dilakukan penyelidikan atas dugaan adanya indikasi unsur pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa ini. Untuk menemukan sejauh mana peristiwa ini terjadi secara terencana, sistematis dan meluas yang berdampak sangat signifikan, sehingga TPF perlu dibentuk.

Selain itu, ia juga meminta kepada lembaga negara, seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI agar lebih proaktif berperan dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap penanganan peristiwa ini.

"Publik menunggu Iaporan hasil temuan dari lembaga-lembaga negara tersebut," pungkasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Hina Jokowi, Bule Berstatus WNI Terancam 10 Tahun Penjara

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. | Foto: Suara.com/Yosea Arga Pramudita

Seorang warga negara Indonesia kelahiran Jerman bernama Jerry D. Gray, diringkus Polres Metro Jakarta Barat karena menyebarkan ujaran kebohongan dan kebencian lewat sebuah video di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Argo Yuwono menjelaskan, pelaku diringkus di kawasan Jalan Karya Usaha, Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa (28/5/2019) pagi. 

Jerry disangkakan dengan pasal 14 ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

"Jadi dia ini diwawancarai untuk berbicara tentang situasi pemilu yang katanya ada kecurangan," ujar Argo kepada wartawan, Selasa (28/5/2019).

Dalam video yang beredar, Jerry memang seolah sedang diwawancara dan ditanya tentang kondisi Indonesia. Jerry lantas menyebut bahwa kondisi Indonesia memprihatinkan dan menilai pemerintahan curang. Jerry juga menuding pemerintahan Jokowi disusupi kepentingan komunis.

Video Jerry tersebut viral di Facebook dan WhatsApp. Oleh karena itu, Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Rulian Syahri langsung bergerak melakukan patroli cyber.

"Setelah kita ketahui identitasnya dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku," tutup Argo.

Sumber: AKURAT.CO

Pemeriksaan Tersangka Kasus Ancaman Penggal Kepala Jokowi Dihentikan Polisi

Pria yang akan penggal Kepala Jokowi ditangkap | AKURAT.CO/Miftahul Munir

Pemeriksaan terhadap Hermawan Susanto, tersangka kasus pengancaman penggal kepala Presiden Joko Widodo sementara terhenti, tetapi untuk kasusnya masih terus didalami.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian menjelaskan, pemeriksaan terhenti karena tersangka sedang menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi kasus ini.

"Pemeriksaan kami istirahatkan dulu terhadap HS karena dia katanya lagi siapkan pengacara," jelas Jerry kepada AKURAT.CO Selasa (14/5/2019).

Tetapi, lanjut Jerry, apabila Hermawan hari ini tidak juga mendapatkan kuasa hukum, maka pihaknya yang akan memberikan pendamping hukum untuk tersangka.

"Kalau dia gak dapat juga, maka kami yang akan sediakan dari LBH," tuturnya.

Jerry juga mengatakan bahwa pemberian pendamping hukum itu, memang sudah ada tertuang dalam SOP kepolisian. Setiap tersangka yang tidak mampu menyewa jasa pengacara atau tidak memiliki pendamping hukum maka pihak kepolisian yang akan menunjuk lembaga bantuan hukum untuk mendampingi.

"Jadi semua tersangka di kantor polisi itu mendapatkan bantuan hukum dari LBH. Ini untuk mempercepat proses pelengkapan berkas perkara. Hari ini harus sudah ada," tutupnya.

Sumber: AKURAT.CO

Real Count KPU, Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul, Data Suara Sudah 72,96 Persen

Ilustrasi - Pemilu | AKURAT.CO/Candra Nawa

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, data penghitungan suara sementara Pilpres 2019 yang masuk pada Rabu pukul 23.15 WIB, sudah mencakup 72,96 persen. Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 593.471 dari 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.

Dilansir dari laman resmi pemilu2019.kpu.go.id, penghitungan suara hingga Rabu (8/5/2019) malam ini, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 56,20 persen atau 62.838.389 suara sedangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh 43,80 persen atau 48.967.332 suara.

Baru Bengkulu yang telah menyelesaikan penghitungan hingga 100 persen dari seluruh TPS di provinsi tersebut dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Namun ada juga beberapa provinsi yang hampir menuntaskan perhitungan seluruh TPS antara lain Bali dengan total perhitungan sudah mencapai 99,9 persen TPS, Gorontalo hingga 99,9 persen TPS, dan Sulawesi Barat hingga 98,9 persen TPS.

Dalam pernyataan resmi sebagai pernyataan penolakan (disclaimer) di Situng, KPU menekankan bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya atau sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten atau Kota dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

Selain itu, data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Sumber: AKURAT.CO

Rekomendasi Diskualifikasi dari Ijtima Ulama III Dinilai Melanggar Hukum Oleh Pakar Hukum

Panitia Ijtimak Ulama III yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). | ISTIMEWA

Pakar Hukum, Indriyanto Seno Adji, menanggapi salah satu poin dalam rekomendasi yang dihasilkan Ijtima Ulama III yang meminta KPU RI mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dari Pilpres 2019 karena diduga telah melakukan kecurangan.

Hal tersebut menurut Indriyanto Seno Adji dinilai telah melanggar hukum pidana dan Undang-Undang (UU) tentang Pemilu.

Indriyanto kemudian mengungkapkan bahwa rekomendasi yang disampaikan secara terbuka oleh Ijtima Ulama III itu berisi tuduhan langsung atas dugaan kecurangan Jokowi-Ma'ruf tersebut tidak disalurkan melalui sarana institusi formal yakni Bawaslu RI.

"Jelas tegas melanggar UU Pemilu maupun pidana yang inkonstitusional sifatnya, sehingga siapapun seharusnya tetap bijak menahan diri dan tidak terjebak dalam lingkaran hukum yang inkonstitusional," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Indriyanto mengatakan, sebaiknya semua pihak termasuk peserta pemilu maupun pendukung pasangan calon tertentu untuk tetap bersikap bijak terhadap proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini dan tetap tidak terbawa polemik serta sikap subyektif yang bisa membawa arus ketidaknyamanan masyarakat.

"Basis apapun yang dirasakan sebagai ketidakpuasan sebaiknya tetap pula dalam konteks regulasi konstitusionalitas dan tidak menciptakan kondisi yang dapat mempengaruhi keutuhan negara. Juga pernyataan-pernyataan maupun tuduhan tentang kecurangan-kecurangan berbentuk TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) sebaiknya tidak dilakukan sebagai niat negatif untuk disebarluaskan yang akan berpotensi terjadinya benturan dengan hukum," katanya.

Indriyanto menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran TSM adalah pelanggaran administratif pemilu yang bisa dan memerlukan sarana mekanisme pembuktian hukum berdasarkan perundang-undangan pemilu yakni lewat Bawaslu sebagai institusi pengawasan penyelenggaraan pemilu dan bukan dilakukan dengan cara penyebaran pernyataan-pernyataan yang tentunya menciptakan stigma negatif kepada pihak lain.

"Pernyataan-pernyataan yang berbungkus hukum sebaiknya tidak menciptakan dampak negatif kepada publik, apalagi bila kontennya bersifat tuduhan yang sebaiknya dihindari, karena berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sekali lagi, ini semua bagi kepentingan semua lapisan masyarakat yang masih mencintai dan tegar bagi Keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 45," ujar Guru Besar Universitas Krisnadwipayana itu.

Seperti diketahui, Ijtima Ulama III telah selesai digelar dan telah menyimpulkan 5 rekomendasi yang salah satunya mendesak KPU dan Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin karena diduga telah melakukan kecurangan di Pilpres 2019.

Sumber: AKURAT.CO

Prabowo Makin Sulit Kejar Suara Jokowi, Dalam Situng KPU Kamis Pagi

Petugas saat mengamati layar sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) untuk perhitungan real count perolehan suara di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/4/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Perolehan suara pada pemilihan presiden 2019 hingga Rabu pukul 05.30 WIB. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap memimpin. 

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih suara sebanyak 52.324.042 atau 56.07 persen. Keunggulan tersebut diperoleh dari data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan suara 41.001.989 atau 43.93 persen.

Meskipun demikian perolehan suara kedua pasangan calon tersebut akan terus mengalami perubahan karena belum seluruh data dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia oleh KPU RI melalui situs resminya.

Hingga Kamis Pagi (1/5/2019) pukul 05.30 WIB, KPU RI baru menghimpun data 496.103 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 813.350 TPS atau setara dengan 60, 99 persen.

Situng KPU merupakan penghitungan resmi KPU RI menggunakan pemindaian form C1 dari setiap TPS di Tanah Air.

Sumber: AKURAT.CO

Rencana Pemindahan Ibukota, Ide Bagus untuk Pemerataan Ekonomi

Suasana malam pergantian tahun di kawasan Monas dari gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (1/1/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Slamet Rosyadi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menilai pemindahan ibukota negara ke wilayah lain bisa memberikan dampak pada pemerataan ekonomi.

"Secara umum, itu ide yang bagus karena selama ini pusat ekonomi kota di Jakarta. Sementara daerah-daerah lain seperti di luar Jawa menjadi kurang berkembang, fasilitas modern sebagian besar ada di Jakarta," katanya di Purwokerto, seperti dilansir dari Antara (30/4/2019).

Slamet Rosyadi juga menyebutkan, pemisahan kota dagang dan industri dengan ibukota negara akan membawa dampak yang positif. "Contohnya, Australia. Canberra sebagai ibukota negara, bukan merupakan kota dagang atau industri.

Sejak awal Canberra adalah pusat administrasi pemerintahan. Kenapa? supaya warga yang membutuhkan layanan administrasi akan mengalami kemudahan. Tidak perlu bersusah payah karena kemacetan," katanya.

Selain itu, pemindahan ibukota negara bisa memengaruhi arus dagang dan ekonomi nasional. "Jika Jakarta mengalami bencana, bisa jadi akan mengganggu arus perdagangan dan ekonomi nasional," katanya.

Meskipun demikian, rencana pemindahan ibukota, perlu kajian yang mendalam dan penghitungan yang cermat.

"Jangan sampai di kemudian hari pemerintah kekurangan anggaran untuk membangun pusat pemerintah di daerah lain," katanya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

Sementara itu, pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah. Pemerintah juga akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu.

Sumber: AKURAT.CO

Untuk Ciptakan Suasana Kondusif, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Di Anggap Penting

Capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersalaman di panggung debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangrila Jakarta, Sabtu, (30/3/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Ace Hasan Syadzily selaku Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, menilai rencana pertemuan calon presiden 01 Joko Widodo dengan capres 02 Prabowo Subianto upaya yang baik untuk merajut kembali silaturahmi elit bangsa.

Menurut Ace, komunikasi antar-pemimpin sangat penting untuk dijalin untuk menghindari eskalasi ketegangan di antara para pendukung.

"Komunikasi dan silaturahmi itu penting. Namun kan perlu ada kesepahaman terlebih dahulu. Ini penting agar suasana lebih cair dan lebih kekeluargaan," kata Ace kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Kemudian Ace menambahkan elit bangsa punya kewajiban menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

"Yang terpenting kan sebetulnya adalah kita semua berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, adem, dan tenang pasca-pemilihan 17 April 2019. Masyarakat jangan diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan," ujar Ace.

Menurut Ace, Prabowo memiliki kelapangan hati untuk berkomunikasi dengan Jokowi dengan sama-sama memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan suasana kondusif, dan melakukan cara-cara konstitusional dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik pasca pemilihan pilpres ini.

"Pada saatnya pasti akan ada pertemuan langsung antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada saat yang tepat," tandasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Ruhut Sitompul Dipuji Warganet, Karena Bikin Kicauan Menyejukkan

(kiri ke kanan) Pakar Komunikasi Politik Leli Ariani, Anggota Bidang Hukum TKN Ruhut Sitompul dan Anggota Bidang Hukum BPN Habiburakhman saat menjadi pembicara dalam diskusi Polemik di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Ruhut Sitompul, yang merupakan Anggota Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, mendapat apresiasi warganet karena menulis kicauan yang mengingatkan tentang persatuan.

Ruhut menulis hal tersebut di hari tenang Pemilu 2019. Dia juga yakin pemimpin yang akan terpilih dalam Pemilu 2019 adalah orang yang bekerja dengan hati.

"Di hari tenang aku bangga hidup dan besar di Negara Indonesia tercinta yang ideologinya Pancasila dan UUD 45 landasan konstitusionalnya serta Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai wawasan nusantara yang mempersatukan Indonesia aku yakin yang sudah bekerja dengan hati yang akan dipilih Tuhan, Merdeka," tulis Ruhut, seperti dikutip AKURAT.CO, Senin (15/4/2019).

Tulisan atau tweet Ruhut itu pun ditanggapi warganet. Warganet senang membaca tweet Ruhut kali ini karena dinilai 'adem'. 

"Naah kalo gini kata-katanya saya dukung Pak. Seharusnya para tokoh bangsa mendinginkan rakyat yang selalu panas," ujar @kamals_ag.

"Terlihat dari tweetnya udah agak mendingan tulangku ini, semoga di 17 April 2019 sembuh total, ngikut hidup sein kiri beloknya ke kanan," tulis @marhairi. 

Ada juga warganet yang menanggapi dengan positif, dia ingin Pemilu 2019 berjalan lancar. "Semoga pemilu kali ini tidak ada kecurangan. Menang dengan jujur dan adil sehingga kita punya pemimpin adil dan makmur amiiiiiiin," tutur @Royprayoga15.

Di HariTenang Aku Bangga Hidup & Besar di Negara Indonesia Tercinta yg Ideologinya Pancasila & UUD 45 Landasan Konstitusionalnya serta Bhineka Tunggal Ika & NKRI sbg Wawasan Nusantara yg Mempersatukan Indonesia Aku yakin yg sudah Bekerja dgn Hati yg akan dipilih TUHAN Merdeka.

— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) April 14, 2019

Sumber: AKURAT.CO

Presiden Jokowi Berkesempatan Masuk Ka'bah Saat Tunaikan Ibadah Umrah

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep telah menunaikan ibadah umrah pada Senin pagi 15 April 2019 | ISTIMEWA

Pada Senin pagi 15 April 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menunaikan ibadah Umrah. Pada kesempatan itu, Presiden, Ibu Iriana dan rombongan terbatas berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah.

Jokowi Umrah. ISTIMEWA

Dalam foto tampak, Presiden Jokowi, Iriana, dan kedua putranya masuk ke dalam Kabah dan tak lama kemudian keluar dengan dipandu petugas keamanan setempat.

Setelah itu, Presiden bersama rombongan melakukan tawaf yang kemudian dilanjutkan dengan salat Subuh berjamaah di depan multazam.

Kemudian setelah salat, Presiden bersama rombongan melaksanakan Sai. Mengakhiri ibadah umrah, Presiden dan rombongan melakukan tahalul pada pukul 06.37 waktu setempat.

Jokowi Umrah. ISTIMEWA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel turut serta mendampingi Presiden.

Presiden melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi sejak Minggu (14/4/2019). Sebelumnya Presiden telah melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Istana Pribadi Raja di Riyadh dan membahas peningkatan kerja sama ekonomi di sektor pariwisata dan energi.

Sumber: AKURAT.CO

Hasil Investigasi KOPI: Ada Aliran Dana Asing Masuk ke Sandiaga Uno

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahudin Uno menyapa pendukungnya saat melakukan kampanye terbuka di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin (25/3/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Investigasi yang dilakukan Komunitas Pemerhati Indonesia (KOPI) menemukan adanya dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan asing kepada Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno.

Dwi Putri, Tim investigasi KOPI, mengungkapkan bahwa total aliran dana dari sejumlah perusahaan asing yang mengalir ke rekening Sandi mencapai US$18.557.147 atau senilai Rp276,2 milar lebih. Menurut Dwi, dana asing itu kemudian dialirkan ke sejumlah rekening lain yang diduga digunakan sebagai dana kampanye.

"Total dugaan aliran dana asing yang masuk ke rekening Sandi setara US$18.557.147," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'Mendeteksi Dana Kampanye Pemilu 2019' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Perusahaan-perusahaan asing yang menyetor dana itu diantaranya adalah Uno Capital Holding, Ace Power Investment Limited dan Reksadana Schroder Bound Found.

Menurut Dwi, Uno Capital Holding melakukan transaksi satu kali pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai transaksi US$3.555.000. "Keterangan transaksi dari Bank LGT Bank Singapure LTD," ujarnya.

Kemudian, pada tanggal 20 Juli 2018, ada transaksi dari Ace Power Investment Limited berjumlah US484.000 dan Reksadana Schroder Bound Found pada 31 Oktober dan 15 November 2018 terdapat transaksi 2 kali mencapai US$14.918.147.

"Kita investigasi mulai Juni 2018 sampai Maret 2019," katanya.

Dwi juga menyebutkan bahwa PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan perusahaan manajer investasi yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh group Schroders yang berpusat di Inggris.

Selain aliran ke Sandiaga Uno, Dwi juga mengungkap, ada sumbangan dana tanpa identitas yang mengalir ke pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, ada 18 nama perseorangan tanpa identitas penyumbang dana ke Jokowi-Ma'ruf.

"Identitas tidak jelas penyumbangnya, diduga fiktif," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bawaslu RI untuk tidak membiarkan temuan dan investigasi KOPI perihal aliran dana dari perusahaan asing kepada para paslon Capres-Cawapres tersebut.

Uchok pun mempertanyakan kenapa PPATK tidak bisa mengendus aliran dana asing untuk Pilpres tersebut.

"Kenapa PPATK bisa jebol ya. Rekening (Sandi) itu harus dibekukan sementara. Dan saya juga meminta Bawaslu menindak tegas, jangan cuma makan gaji buta saja," ujarnya.

Pengamat Politik, Wempy Hadir, meminta PPATK menindaklanjuti temuan KOPI itu. Sebab, sumbangan dana dari pihak asing yang dipergunakan untuk Pilpres cukup berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Kedaulatan kita tidak ada lagi karena sudah ada kepentingan asing," katanya menambahkan.

Sumber: AKURAT.CO

PSI Dituding Jadi Penyebab Tergerusnya Elektabilitas Jokowi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie usai memenuhi panggilan Kepolisian di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Andi Sinulingga, selaku ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, menyalahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibalik tergerusnya elektabilitas capres petahana Joko Widodo.

"Blunder PSI memberikan sumbangan pada turunnya elektabilitas Jokowi. Resistensi rakyat terhadap PSI tinggi sekali dan itu berpengaruh negarif pada Jokowi," ujar Andi Sinulingga kepada wartawan, Jumat (22/3/2019). 

Menurut Andi beberapa sikap PSI yang dinilai bertentangan dengan sikap Jokowi dan partai koalisi lainnya antara lain penolakan PSI terhadap Perda Syariah dan larangan berpoligami bagi PNS.

"Narasi PSI atas Perda Syariah berkonotasi negatif atas apa yang dinamakan syariah Islam, seolah-olah syariah Islam itu tidak baik. Hal-hal seperti itu menyakitkan bagi sebagian besar pemeluk agama Islam," ujar Andi.

Dalam survei Litbang Kompas pada Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 49,2% sementara elektabilitas Prabowo-Sandiaga yaitu 37,4%. Elektabilitas Jokowi turun dari 52,6% di Oktober 2018.

Sumber: AKURAT.CO

Nugroho Prasetyo Siap Jadi Perisai Hidup untuk Joko Widodo

Panglima FPR, Nugroho Prasetyo saat memberikan sambutannya dalam acara konsolidasi nasional FPR dalam rangka memenangkan Jokowi-Ma'ruf beberapa waktu lalu | ISTIMEWA

Nugroho Prasetyo yang merupakan panglima Front Pembela Rakyat (FPR),  mengaku siap menjadi perisai hidup untuk Presiden RI, Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Nugroho dalam acara konsolidasi nasional FPR untuk kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Solo, Jawa Tengah, Minggu (17/3/2019) lalu.

Secara lugas dirinya mengambil posisi politik di balik Jokowi-Ma'ruf. Menurut pria kelahiran Solo ini pilpres 2019 merupakan miniatur geopolitik global.

Dimana ada pertarungan politik antara RRC dengan Amerika Serikat. Banyk isu yang berkembang Jokowi merupakan antek aseng.

"Pertanyaan saya apakah ada jaminan jika 02 yang menang bisa bangsa tidak jatuh di tangan asing, apalagi menurut intelijen saya sudah ada pertemuan di Yerusalem," jelasnya.

Panglima FPR, Nugroho Prasetyo. ISTIMEWA

Nugroho juga berjanji jika FPR akan membentengi Joko Widodo dari segala macam gangguan. Bahkan Nugroho mengatakan jika dirinya siap mendatangkan tiga juga relawan FPR ke Bundaran HI dalam waktu delapan jam.

"FPR berada di belakang TNI dan Polri, untuk itu jika ada yang macam macam, saya sendiri akan memerintahkan untuk bentrok. Saya bisa pertanggungjawabkan pernyataan saya ini," ujar Nugroho dengan berapi-api.

Sebelumnya Nugroho mengaku sudah mengendus adanya gerakan yang ingin mencurangi Jokowi-KH Ma'ruf dalam pemilihan.

Kecurangan itu, dia menduga akan berlangsung di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Tengah dan Timur. Dia meminta semua pihak untuk berlaku jujur dalam Pilpres 2019.

Sumber: AKURAT.CO

Habib Bahar Bin Smith: Tunggu Saya Keluar Jokowi

Habib Bahar bin Smith (tengah) saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/12/2018). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Habib Bahar Bin Smith yang sekarang menjadi terdakwa perkara penganiayaan remaja di Kabupaten Bogor, melontarkan komentar bernada ancaman seusai menjalani Sidang lanjutannya di Ruang Sidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis(14/3/2019).

"Sampaikan kepada Jokowi tunggu saya keluar,” ujar Habib Bahar yang dijaga ketat oleh petugas Kejaksaan dan polisi.

Habib Bahar sempat terdiam seusai melontarkan pernyataan tersebut dan sambil berjalan dengan dikawal ketat petugas dari kejaksaan dirinya kembali berbicara dengan menegaskan ancamannya.

"Ketidakadilan hukum dari Jokowi. Tunggu saya keluar dan akan dia rasakan. Tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya," tambahnya disusul dengan teriakan takbir dari salah satu pendukung.

Dalam kasus ini, Habib Bahar didakwa dengan pasal berlapis, yakni dakwaan kesatu Pasal 333 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dakwaan ketiga Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber: AKURAT.CO

Jokowi: Jangan Dikompor-komporin, Saya Dengan Anies Tidak Ada Masalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, 26 Februari 2018. | ANTARA/Wahyu Putro A

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terjalin dengan baik.

Bahkan Presiden Jokowi mengaku setiap hari berkomunikasi dengan gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, tidak terkecuali dengan Gubernur Anies Baswedan. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada semua pihak untuk tidak membuat isu negatif terkait hubungannya dengan Anies Baswedan.

"Orang berpikir saya dengan pak Gubernur DKI ada masalah. Setiap hari saya ketemu pak Gubernur, saya biasa komunikasi dengan pak Gubernur, makanya jangan sampai dikompor - komporin," ujar Jokowi saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

"Untuk itu, silatuhrahmi antar personal mesti dijaga agar tidak ada konflik di tengah masyarakat. Modal besar kita, aset terbesar adalah kerukunan, persaudaraan, jaga ukhuwah wathoniyah, ukhuwah islamiyah kita," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi didampingi Gubernur Anies Baswedan membagikan 3.000 sertifikat tanah kepada warga Jakarta Selatan.

Jokowi berpesan kepada warga agar tidak menggadai sertifikat tanah untuk membeli mobil. Dia juga berpesan agar sertifikat tanah yang diraih dijaga.

"Saya titip kalau sertifkat mau diakai untuk agunan tolong dikalkulasi, hitung dulu, kalau dapat Rp300 juta saya titip yang Rp150 juta, jangan buat beli mobil biar bisa muter - muter kampung," katanya.

Sumber: AKURAT.CO

Soal Bandara Kertajati, Prabowo Subianto Diminta Cabut Pernyataannya dan Minta Maaf

Moderator Anisha Dasuki bersama Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subinto saat menjawab pertanyaan dalam debat capres pemilu 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Pernyataan Prabowo Subianto mengenai Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, pada saat debat calon presiden lalu diminta untuk dicabut dan meminta maaf kepada masyarakat Majalengka dan Jawa Barat.

Pernyataan Prabowo dalam debat 17 Februari 2019, yang menyatakan Bandara Kertajati merupakan bentuk kesalahan dalam pembangunan infrastruktur, dan hanya sekadar menjadi monumen, adalah bentuk penghinaan terhadap aspirasi warga Jabar yang menginginkan bandara berkelas internasional.

"Capres Prabowo harus meminta maaf kepada masyarakat Majalengka khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya, pernyataan tersebut memperlihatkan oposisi yang asal oposisi," ujar Koordinator Berdesa Jokowi 01 Jabar Indra Sudrajat, di Jalan Banda, Kota Bandung, Rabu (20/2).

Indra mengatakan, Bandara Kertajati merupakan kebanggaan warga Majalengka, terutama Jabar. Pasalnya, dengan adanya bandara tersebut, geliat pertumbuhan ekonomi meningkat.

"Bandara Kertajati yang letaknya di lingkungan desa telah menjadi spirit bagi tumbuhnya kreativitas warga, terutama untuk industri rumahan di sekitar bandara,” jelas Indra.

Indra juga mengkritisi pernyataan Prabowo yang seakan menutup mata terhadap prestasi Joko Widodo dalam mengembangkan infrastruktur nasional, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga bandara.

"Jadi pemahaman efisiensi ala Prabowo Subianto terkait kritik pembangunan ini tidak mendasar," kata Indra.

Indra mengungkapkan, bila pembangunan infrastruktur oleh Jokowi dalam rentang waktu hampir lima tahun telah sejalan dengan tuntutan masyarakat.

"Perlahan tapi pasti peran infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat pedesaan yang menjadi sumber penghasil bahan-bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Indra.

Sumber: AKURAT.CO

Sofyan Dawood Ajak Masyarakat Aceh Dukung Joko Widodo

Sofyan Dawood | foto/beritahariini.blogspot.com

Sofyan Dawood yang merupakan mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) , mengajak seluruh masyarakat Aceh mendukung pasang calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) April mendatang.

"Apapun kesukaan, apapun kerinduan, apapun hobinya, apapun yang meyakinkan rakyat Aceh terhadap Jokowi, langsung dicurahkan ke Jokowi apa yang diharapkan tentang Aceh," ujar Sofyan Dawood, Rabu (20/2/2019).

Sebenarnya, Sofyan Dawood sudah mendukung Joko Widodo sejak Pilpres 2014 dan kali ini masuk dalam Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin, dia meyakinkan masyarakat bahwa selama ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu memberikan perhatian kepada Aceh.

Padahal dalam Pilpres 5 tahun yang lalu, suami dari Iriana itu kalah suara. Namun Aceh tetap menjadi prioritas Joko Widodo.

"Tetapi beliau sebagai seorang presiden, tidak membedakan Aceh dengan provinsi yang lain. Bahkan pasti diistimewakan untuk Aceh," jelas Sofyan Dawood.

"Tetap kita harus sadar, Jokowi lebih banyak berbuat untuk Aceh dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Berapa puluh proyek yang ada di Aceh," jelasnya lagi.

Sofyan Dawood mengungkapkan bahwa, Jokowi merupakan presiden yang melanjutkan perdamaian Aceh sampai pada hari ini dan tidak ada dibubarkan. Selain itu, satu pun butir-butir kesepakatan MoU belum dirusak.

"Bahkan apapun proses perdamaian Aceh tetap dilanjutkan," ungkapnya.

Selain itu masyarakat diminta untuk tidak membicarakan hal-hal aneh untuk menjatuhkan calon lain selain membahas program keberhasilan dan kemenangan pasangan Jokowi-Maruf. Mantan juru bicara GAM itu juga berharap masyarakat jangan mau diadu domba dengan pihak-pihak lain. 

"Siapapun yang berpidato, tidak boleh membicarakan nomor 2. Tidak boleh menjelek-jelekan orang. Kita harus memperjuangkan nomor 1, membicarakan nomor 1, menjualkan barang sendiri, tidak bisa menceritakan barang orang yang busuk. Itu yang paling penting," tegas Sofyan Dawood.

Sumber: AKURAT.CO