Prabowo-Sandi Diminta Tegas Larang Pendukungnya Unjuk Rasa

Prabowo-Sandi sikapi Penetapan Hasil Pemilu 2019. | Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani

Arsul Sani, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menghimbau kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tegas meminta pendukung mereka menghentikan unjuk rasa.

Menurut Arsul, unjuk rasa yang berlangsung pada 21-22 Mei 2019 terbukti telah mengganggu sistem keamanan dan kenyamanan masyarakat. Unjuk rasa itu juga rawan ditunggani pengacau atau perusuh. Sehingga keadaan bisa kurang terkendali

“Selama dua hari ini terjadi unjuk rasa di luar batas kewajaran meskipun itu katanya dilakukan oleh massa bayaran,” kata Arsul saat ditemui di kantor DPP PPP, Kamis (23/5/2019). 

Arsul menyebut unjuk rasa itu terbukti banyak mudharatnya. Sehingga ia meminta Prabowo dan para elit politik pendukungnya secara tegas memerintahkan untuk tidak lagi unjuk rasa.

Arsul juga menyebutkan bahwa pada dasarnya unjuk rasa tidak dilarang, namun ada aturan yang harus dipenuhi. Para pengunjuk rasa harus tertib dan mematuhi batasan waktu berunjuk rasa yang harus berakhir pada pukul 18.00.

“Kalau pun itu masih ada ekspresi unjuk rasa harus ditegaskan bahwa harus sesuai peraturan undang-undang. Begitu jam 18.000 berakhir,” imbuh Arsul.

Sehingga kondisi tetap kondusif serta proses hukum dan demokrasi bisa berjalan seiring, tidak kontradiktif.

Sumber: AKURAT.CO

Ketua Forum Ulama Tahlil se-Jawa Tengah: Kubu Prabowo Ditumpangi Kelompok Pro Khilafah

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam kampanye akbar terbuka Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (7/4/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Ketua Forum Ulama Tahlil se-Jawa Tengah, Nahib Shodiq menyampaikan bahwa ada kelompok anti-demokrasi dan NKRI yang telah menyusup ke dalam kubu pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan oleh Nahib Shodiq saat menanggapi kegaduhan-kegaduhan yang masih terus mewarnai proses Pemilu Serentak 2019.

"Akarnya dimulai dari keterlibatan kekuatan-kekuatan politik tertentu yang belum siap menerima kekalahan dan hendak menempuh langkah-langkah inkonstitusional, yakni makar" ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Kemudian Nahib juga mengingatkan bahwa ada ormas dan tokoh tertentu, yang sebetulnya anti-demokrasi, namun turut menumpangi pesta demokrasi yang sedang berjalan saat ini.

Nahib menegaskan, kelompok tersebut berbahaya, karena sejak awal mempunyai ideologi khilafah dan anti NKRI. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai identitas kelompok tersebut, Nahib masih enggan membeberkannya lebih detail.

"Yang jelas ada di kubu 02," ujarnya.

Pengasuh pondok pesantren modern al-Hikmah Benda Bumiayu itu menambahkan bahwa kelompok-kelompok tersebutlah yang menginginkan Indonesia rusuh dan hancur seperti Yaman dan Suriah, melalui seruan gerakan people power.

Untuk itu, Nahib mengingatkan agar masyarakat pro-aktif menjaga ketertiban dan kedamaian, serta tidak coba-coba bergabung dengan gerakan-gerakan yang inkonstitusional.

Sumber: AKURAT.CO

Sandiaga Uno Dinilai Sedang Ambil Jarak Dari Prabowo Oleh Pengamat Politik

Sandiaga Uno saat deklarasi kemenangan Prabowo. | Foto/Antara

Pengamat Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, sedang mengambil jarak dari pasangan Capresnya Prabowo Subianto.

Dedi mengungkapkan bahwa langkah Sandiaga Uno itu terkait klaim kemenangan 62 persen yang tidak dapat dibuktikan oleh BPN dan Prabowo sendiri.

"Sandiaga membaca ada ketidak-benaran terkait isu kemenangan 62 persen. Itulah sebabnya ia mulai mengambil jarak pembeda dengan keputusan BPN. Hal ini baik agar nama Sandiaga tidak terseret terlalu jauh dalam propaganda kemenangan bayang-bayang ini," ungkapnya kepada AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Dedi juga menilai, masing-masing elite BPN tidak satu suara soal klaim 62 persen kemenangan, itu hanya propaganda ketika tidak ditemukan titik terang pembuktian.

Kemudian Dedi mengatakan, klaim 62 persen kemenangan itu juga bisa merupakan bagian dari upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

"Meskipun sah saja klaim memang selama belum ada keputusan legitim dari penyelenggara pemilu. Karena selama ini masih dianggap wacana, berbeda dengan ketika KPU telah putuskan hasil akhir, maka klaim kemenangan sudah tidak dibenarkan dan bisa masuk tuduhan upaya delegitimasi KPU," katanya.

Sebelumnya, Cawapres Sandiaga Uno mengatakan kurang mengetahui dari mana 62 persen kemenangan yang disebut-sebut Prabowo Subianto. Padahal, angka 62 persen itu merupakan klaim kemenangan yang kerap digaungkan oleh Prabowo dan kubu 02 lainnya.

"Pak Prabowo menyatakan malam itu (17 April 2019) informasi yang didapat adalah angka 62, jadi tentunya kita perlu hormati. Itu adalah informasi yang diterima dan diyakini," ujarnya saat ditemui di rumah orang tuanya di Jalan Galuh, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) malam.

Sumber: AKURAT.CO

Real Count KPU, Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul, Data Suara Sudah 72,96 Persen

Ilustrasi - Pemilu | AKURAT.CO/Candra Nawa

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, data penghitungan suara sementara Pilpres 2019 yang masuk pada Rabu pukul 23.15 WIB, sudah mencakup 72,96 persen. Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 593.471 dari 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.

Dilansir dari laman resmi pemilu2019.kpu.go.id, penghitungan suara hingga Rabu (8/5/2019) malam ini, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 56,20 persen atau 62.838.389 suara sedangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh 43,80 persen atau 48.967.332 suara.

Baru Bengkulu yang telah menyelesaikan penghitungan hingga 100 persen dari seluruh TPS di provinsi tersebut dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Namun ada juga beberapa provinsi yang hampir menuntaskan perhitungan seluruh TPS antara lain Bali dengan total perhitungan sudah mencapai 99,9 persen TPS, Gorontalo hingga 99,9 persen TPS, dan Sulawesi Barat hingga 98,9 persen TPS.

Dalam pernyataan resmi sebagai pernyataan penolakan (disclaimer) di Situng, KPU menekankan bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya atau sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten atau Kota dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

Selain itu, data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Sumber: AKURAT.CO

Untuk Ciptakan Suasana Kondusif, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Di Anggap Penting

Capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersalaman di panggung debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangrila Jakarta, Sabtu, (30/3/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Ace Hasan Syadzily selaku Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, menilai rencana pertemuan calon presiden 01 Joko Widodo dengan capres 02 Prabowo Subianto upaya yang baik untuk merajut kembali silaturahmi elit bangsa.

Menurut Ace, komunikasi antar-pemimpin sangat penting untuk dijalin untuk menghindari eskalasi ketegangan di antara para pendukung.

"Komunikasi dan silaturahmi itu penting. Namun kan perlu ada kesepahaman terlebih dahulu. Ini penting agar suasana lebih cair dan lebih kekeluargaan," kata Ace kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Kemudian Ace menambahkan elit bangsa punya kewajiban menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

"Yang terpenting kan sebetulnya adalah kita semua berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, adem, dan tenang pasca-pemilihan 17 April 2019. Masyarakat jangan diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan," ujar Ace.

Menurut Ace, Prabowo memiliki kelapangan hati untuk berkomunikasi dengan Jokowi dengan sama-sama memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan suasana kondusif, dan melakukan cara-cara konstitusional dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik pasca pemilihan pilpres ini.

"Pada saatnya pasti akan ada pertemuan langsung antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada saat yang tepat," tandasnya.

Sumber: AKURAT.CO

BPN Akui Sudah Siapkan Calon Menteri

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02 Priyo Budi Santoso saat menghadiri rapat pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden (capres) dan debat calon wakil presiden (cawapres) pilpres 2019 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12/2018).  

| AKURAT.CO/Sopian

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku sudah ada nama-nama bakal calon menteri untuk kabinet Prabowo Subianto. 

Priyo Budi Santoso juga memastikan telah menyiapkan kabinet jika Paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi terpilih.

"Sudah tentu nama-nama itu ada di saku beliau (Prabowo-Sandi) kalau memang rakyat memberi mandat kepercayaan untuk memimpin negeri ini," ujar Priyo di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Meskipun demikian, Priyo tidak mau menyebutkan siapa saja nama-nama yang setidaknya sudah ada di dalam saku bakal calon menteri kabinet Prabowo itu. Ia hanya mengatakan semua nama itu sudah dipegang Prabowo-Sandiaga.

"Jangan disimpulkan sekarang sudah ada, belum. Ini tidak mungkin diumumkan sekarang, semuanya masih dalam proses," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya itu juga mengungkapkan baik Prabowo maupun Sandi, memang memiliki kriteria dan persyaratan khusus untuk menempatkan calon pembantunya pada kabinetnya nanti. 

"Bahwa Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno mempunyai kriteria-kriteria dan persyaratan khusus untuk diajak oleh beliau, manakala nanti rakyat memberi mandat sebagai Presiden sudah tentu listnya panjang," ungkapnya.

Sumber: AKURAT.CO

Prabowo-Sandi Dinilai Bisa 'Menjarah' Kekayaan Negara Jika Berkuasa Karena Miliki Tumpukan Utang Pribadi

Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun memberikan kata sambutan saat melakukan pertemuan dengan perangkat desa asal Pasuruan di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

| AKURAT.CO/Sopian

Mukhamad Misbakhun, Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, menyinggung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno yang sangat ambisius menyerang pemerintahan Joko Widodo melalui utang dan segala kelemahan kinerjanya.

Misbakhun justru mengingatkan kepada paslon nomor urut 02 ini terhadap kondisi finansial perusahaannya yang hinggi kini mulai dituntut karyawannya akibat gaji yang belum dibayarkan.

"Apa jadinya ketika figur yang mempunyai masalah utang Korporasi dalam jumlah besar dengan bank milik negara dan rekam jejak bisnis menguasai sumber daya alam dengan konsesi dari negara kemudian berkuasa? Apakah tidak akan terjadi penjarahan kekayaan negara oleh Penguasa?," menurut @MMisbakhun dikutip melalui Twitter, Rabu (6/2/2019).

Kemudian Misbakhun juga menyindir hingga ke tim sukses kubu oposisi. Sebab, menurut anggota Komisi XI DPR RI, para tim sukses kubu oposisi rata-rata berlatarbelakang mempunyai masalah yang sama yakni soal utang.

"Belum lagi keluarga dekat dan para pendukungnya hampir semuanya mempunyai masalah yang serupa dengan yang didukung. Masalah kredit macet di perbankan. Konsesi sumber daya alam mineral, migas dan perkebunan. Maka makin lengkaplah prosesi rebutan kue manis kekuasaan," ujarnya.

Dikutip dari Antaranews, pada tahun 2014 lalu, sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut gaji yang belum juga dibayar perusahaan pembuat pulp atau bubur kertas tersebut.

Sejak September 2013, Perusahaan produsen bubur kertas itu berhenti membayar gaji karyawan. Calon presiden dari Partai Gerindra tersebut merupakan pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara, bahkan sejak masih bernama PT Kiani Kertas. Dalam sebulan perusahaan harus membayar 1.500 buruhnya sebesar Rp13 miliar pada tahun itu.

Sumber: AKURAT.CO

Darimana Prabowo-Sandi Biayai Gaji Guru Rp20 Juta? Jika Mau Turunkan Pajak

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018) malam.  | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Yustinus Prastowo yang merupakan pengamat Perpajakan mengaku tak habis pikir dengan berbagai rencana yang disampaikan oleh pasangan Calon Presiden (Capres) dan Cawapres Prabowo Subianto -Sandiaga Uno melalui BPN yang sesumbar ingin menurunkan tarif pajak. 

Jika langkah penurunan pajak diterapkan, lantas dari mana pemerintah bisa menambal kekurangan penerimaan pajak? Yustinus pun mempertanyakan sebab Prabowo Subianto mengkritik tax ratio rendah, namun langkah yang diambil justru menurunkan pajak.

"Prabowo mengkritik bahwa tax ratio kita rendah, artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?" ujar Yustinus saat di hubungi AKURAT.CO (28/1/2019).

Sebelumnya Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa jika terpilih nantinya pasangan Prabowo-Sandi akan menurunkan tarif pajak. Sebab menurut dia dalam kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, maka pemerintah perlu sedikit menurunkan beban pengusaha yakni dengan melakukan relaksasi pajak. Sehingga ekonomi nantinya bisa kembali tumbuh. 

"Ibaratnya celana sudah sempit nafas jadi susah, nah itu kita beri sedikit ruang gerak biar bisa nafas lagi. Pengusaha sudah tercekik dengan kondisi ekonomi, jadi perlu sedikit relaksasi turunkan sedikit pajaknya," menurut Ferdinand. 

Menanggapi pernyataan Ferdinand tersebut, Yustinus lalu mengatakan logika yang dipakai oleh paslon kubu oposisi untuk menurunkan tarif pajak sesuai dengan di Singapura merupakan logika yang tak nyambung. Sebab dengan menurunkan pajak seperti di Singapura tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal,  justru malah akan membuat penerimaan pajak kita bakal terjun bebas. 

"Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen," lanjutnya.

Kemudian Yustinus juga mengingatkan bila penghasilan negara dari pajak terjun bebas, maka lantas dari mana pihak Prabowo-Sandi mampu menunaikan janji-janji manisnya mulai dari perkara menaikkan gaji guru menyentuh Rp20 juta, belanja PNS hingga mengratiskan BPJS.

"Lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta/bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?" tanyanya.

Sumber: AKURAT.CO