Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018) malam. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto
Yustinus Prastowo yang merupakan pengamat Perpajakan mengaku tak habis pikir dengan berbagai rencana yang disampaikan oleh pasangan Calon Presiden (Capres) dan Cawapres Prabowo Subianto -Sandiaga Uno melalui BPN yang sesumbar ingin menurunkan tarif pajak.
Jika langkah penurunan pajak diterapkan, lantas dari mana pemerintah bisa menambal kekurangan penerimaan pajak? Yustinus pun mempertanyakan sebab Prabowo Subianto mengkritik tax ratio rendah, namun langkah yang diambil justru menurunkan pajak.
"Prabowo mengkritik bahwa tax ratio kita rendah, artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?" ujar Yustinus saat di hubungi AKURAT.CO (28/1/2019).
Sebelumnya Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa jika terpilih nantinya pasangan Prabowo-Sandi akan menurunkan tarif pajak. Sebab menurut dia dalam kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, maka pemerintah perlu sedikit menurunkan beban pengusaha yakni dengan melakukan relaksasi pajak. Sehingga ekonomi nantinya bisa kembali tumbuh.
"Ibaratnya celana sudah sempit nafas jadi susah, nah itu kita beri sedikit ruang gerak biar bisa nafas lagi. Pengusaha sudah tercekik dengan kondisi ekonomi, jadi perlu sedikit relaksasi turunkan sedikit pajaknya," menurut Ferdinand.
Menanggapi pernyataan Ferdinand tersebut, Yustinus lalu mengatakan logika yang dipakai oleh paslon kubu oposisi untuk menurunkan tarif pajak sesuai dengan di Singapura merupakan logika yang tak nyambung. Sebab dengan menurunkan pajak seperti di Singapura tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, justru malah akan membuat penerimaan pajak kita bakal terjun bebas.
"Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen," lanjutnya.
Kemudian Yustinus juga mengingatkan bila penghasilan negara dari pajak terjun bebas, maka lantas dari mana pihak Prabowo-Sandi mampu menunaikan janji-janji manisnya mulai dari perkara menaikkan gaji guru menyentuh Rp20 juta, belanja PNS hingga mengratiskan BPJS.
"Lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta/bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?" tanyanya.
Sumber: AKURAT.CO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar