Sekjen PPP yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/1/2019).| AKURAT.CO/Khalishah Salsabila
Rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dianggap lebih besar alasan politisnya dibandingkan alasan kemanusiaan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, pada saat menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut bahwa rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir merupakan bagian dari manuver politik Jokowi untuk menarik suara kelompok Islam di Pilpres 2019.
Arsul mengatakan bahwa hal itu sudah biasa jika rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir disebut bagian dari manuver politik, terlebih dari sudut pandang seorang politisi.
"Ya itu kalau pemain politik melihat itu mainan politik, apapun sekarang, misalnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mengajukan permohonan itu kemudian tidak direspon oleh Presiden juga akan menjadi mainan politik, direspon juga jadi mainan politik, itu sesuatu yang tidak terhindarkan," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Asrul Sani mengatakan, di dalam setiap keputusan yang diambil, pasti akan ada yang pro dan kontra. Menurutnya, tidak semua keputusan yang diambil oleh pemerintah bisa terima semua pihak.
"Apapun putusannya itu pasti akan menimbulkan pro-kontra. Enggak ada satu putusan, apakah kemudian benar-benar diberikan atau tidak jadi (dibebaskan), pasti akan menimbulkan kontroversi," kata Arsul.
Terkait Abu Bakar Ba'asyir yang menolak menandatangani dokumen setia kepada Pancasila dan NKRI, Arsul menyampaikan bahwa hal tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penghubung antara Presiden dan Abu Bakar Ba'asyir.
"Ini yang saya harus di-clear-kan oleh Pak Yusril, karena yang berkomunikasi dia, saya tidak ingin berkomentar atas hal yang belum jelas duduk halnya apa," ujarnya.
Sumber: AKURAT.CO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar