Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan

Selasa, 16 April 2019

Ruhut Sitompul Dipuji Warganet, Karena Bikin Kicauan Menyejukkan

(kiri ke kanan) Pakar Komunikasi Politik Leli Ariani, Anggota Bidang Hukum TKN Ruhut Sitompul dan Anggota Bidang Hukum BPN Habiburakhman saat menjadi pembicara dalam diskusi Polemik di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Ruhut Sitompul, yang merupakan Anggota Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, mendapat apresiasi warganet karena menulis kicauan yang mengingatkan tentang persatuan.

Ruhut menulis hal tersebut di hari tenang Pemilu 2019. Dia juga yakin pemimpin yang akan terpilih dalam Pemilu 2019 adalah orang yang bekerja dengan hati.

"Di hari tenang aku bangga hidup dan besar di Negara Indonesia tercinta yang ideologinya Pancasila dan UUD 45 landasan konstitusionalnya serta Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai wawasan nusantara yang mempersatukan Indonesia aku yakin yang sudah bekerja dengan hati yang akan dipilih Tuhan, Merdeka," tulis Ruhut, seperti dikutip AKURAT.CO, Senin (15/4/2019).

Tulisan atau tweet Ruhut itu pun ditanggapi warganet. Warganet senang membaca tweet Ruhut kali ini karena dinilai 'adem'. 

"Naah kalo gini kata-katanya saya dukung Pak. Seharusnya para tokoh bangsa mendinginkan rakyat yang selalu panas," ujar @kamals_ag.

"Terlihat dari tweetnya udah agak mendingan tulangku ini, semoga di 17 April 2019 sembuh total, ngikut hidup sein kiri beloknya ke kanan," tulis @marhairi. 

Ada juga warganet yang menanggapi dengan positif, dia ingin Pemilu 2019 berjalan lancar. "Semoga pemilu kali ini tidak ada kecurangan. Menang dengan jujur dan adil sehingga kita punya pemimpin adil dan makmur amiiiiiiin," tutur @Royprayoga15.



Sumber: AKURAT.CO

Senin, 04 Februari 2019

Ini Bukti Bahwa Gelombang Perlawanan terhadap Hoaks Makin Masif

Seorang warga memegang poster saat melakukan aksi tandatangan anti hoax dan pemilu damai di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Aksi damai yang dilakukan oleh ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Kebajikan Pancasila menggelar dan mengajak seluruh masyarakat untuk melawan hoaks dan menjunjung tinggi Pancasila.

Karena, hoaks yang semakin marak menjelang Pilpres 2019 dinilai berpotensi memecah belah bangsa.

Hasil pantauan AKURAT.CO, peserta aksi menyediakan kain putih untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan untuk melawan hoaks.

Ada juga yang membawa poster dengan tulisan 'Cebong Kampret Binatang, Kita Manusia'.

Ketua Gerakan Kebajikan Pancasila Saifullah Ma'shum mengungkapkan, gerakan ini muncul dari keresahan anak muda, aktivis, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

"Kami resah bagaimana keteladanan di nusantara ini tidak cukup mencerahkan anak bangsa. Hal ini diperparah dengan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial," kata Saifullah saat mengkampanyekan Kebajikan Pancasila di hari bebas kendaraan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu, (3/2/2019).

Aksi yang sudah dimulai sejak 27 Januari lalu ini bertujuan untuk mk seluruh masyarakat menghidupi demokrasi yang baik, untuk melahirkan pemimpin yang baik.

"Mari kita membangun demokrasi yang santun, ramah, dan memilih pemimpin dengan cara yang benar," kata Saifullah.

Beberapa masyarakat yang ikut tanda tangan menganggap kampanye ini menarik dan sejalan dengan keresahan mereka.

"Saya muak lihat hoaks di mana-mana. Semoga kampanye ini sukses menyadarkan masyarakat," ujar Heri.



Sumber: AKURAT.CO

Rabu, 23 Januari 2019

Tanggapan Santai Arsul Sani Mengenai Pernyataan Fadli Zon Soal Abu Bakar Ba'asyir

Sekjen PPP yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/1/2019).| AKURAT.CO/Khalishah Salsabila


Rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dianggap lebih besar alasan politisnya dibandingkan alasan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, pada saat menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut bahwa rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir merupakan bagian dari manuver politik Jokowi untuk menarik suara kelompok Islam di Pilpres 2019.

Arsul mengatakan bahwa hal itu sudah biasa jika rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir disebut bagian dari manuver politik, terlebih dari sudut pandang seorang politisi.

"Ya itu kalau pemain politik melihat itu mainan politik, apapun sekarang, misalnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mengajukan permohonan itu kemudian tidak direspon oleh Presiden juga akan menjadi mainan politik, direspon juga jadi mainan politik, itu sesuatu yang tidak terhindarkan," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Asrul Sani mengatakan, di dalam setiap keputusan yang diambil, pasti akan ada yang pro dan kontra. Menurutnya, tidak semua keputusan yang diambil oleh pemerintah bisa terima semua pihak.

"Apapun putusannya itu pasti akan menimbulkan pro-kontra. Enggak ada satu putusan, apakah kemudian benar-benar diberikan atau tidak jadi (dibebaskan), pasti akan menimbulkan kontroversi," kata Arsul.

Terkait Abu Bakar Ba'asyir yang menolak menandatangani dokumen setia kepada Pancasila dan NKRI, Arsul menyampaikan bahwa hal tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penghubung antara Presiden dan Abu Bakar Ba'asyir.

"Ini yang saya harus di-clear-kan oleh Pak Yusril, karena yang berkomunikasi dia, saya tidak ingin berkomentar atas hal yang belum jelas duduk halnya apa," ujarnya.



Sumber: AKURAT.CO