Hakim Diminta Hukum Ratna Sarumpaet Seberat-beratnya Oleh F-PKS

Demo di sidang Ratna Sarumpaet | AKURAT.CO/Miftahul Munir

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didatangi Front Penegak Keadilan Sosial (F-PKS). Mereka menuntut agar politisi Partai Gerindra Fadli Zon dihadirkan dalam Sidang kasus Hoax terdakwa Ratna Sarumpaet.

Dari pantauan AKURAT.CO, massa yang hadir mengenakan topeng terdakwa Ratna. Selain itu, massa juga menggunakan topeng Amien Rais, Fadli Zon, Nanik S. Deyang, dan Dahnil Azhar.

Dullah selaku Koordinator F-PKS, menjelaskan bahwa pihaknya mendesak Jaksa Penuntut Umum dan menelis hakim untuk datangkam Fadli Zon sebagai saksi karena diduga terlibat penyebaran berita bohong.

"Harusnya sejak awal Fadli Zon surah dipanggil untuk memberikan kesaksian di persidangan. Hakim jangan takut dong sama Fadli Zon," ujarnya di depan PN Jaksel, Selasa (9/4/2019).

Dullah meminta kepada majelis hakim untuk bersikap adil menjatuhkan hukuman kepada wanita berusia 70 tahun itu dengan hukuman yang seberat beratnya.

Sebab, kata dia apa yang dilakukan oleh aktivis wanita ini sudah membuat kegaduhan yang luar biasa.

"Hukum Ratna seberat-beratnya," kata Ustadz.

Untuk diketahui, Fadli Zon sempat bertemu dengan Ratna Sarumpaet membicarakan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Ia juga sempat menyatakan kepada awak media dan sosial media Twitternya bahwa Ratna dianiaya.

Sumber: AKURAT.CO

Fadli Zon Dicecar 10 Pertanyaan Saat Diperiksa Bawaslu DKI

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bersama sejumlah relawan Probowo-Sandi menyuarakan aksi solidaritas untuk Ahmad Dhani di DPP Partai Gerindra, Jln Raya Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

| AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk dimintai klarifikasi soal kehadirannya di acara malam munajat 212 beberapa waktu lalu.

"Saya diminta klarifikasi terkait kehadiran saya dalam munajat 212 tanggal 21 februari (2019) lalu. Tadi ditemani saudara Riza Patria dan Habiburokhman dan Saudara Hari Lubis," ujar Fadli di Kantor Bawaslu DKI di kawasan Sunter Jakarta Utara Senin (18/3/2019).

Fadli membantah jika kehadirnya pada acara munajat 212 itu bertujuan politis. Dia mengatakan kehadirannya sebagai wakil rakyat yakni sebagai Wakil Ketua DPR RI. Fadli menegaskan dirinya juga tak melakukan kampanye poltik pada acara itu.

"Kami memberikan klarifikasi, penjelasan bahwa kehadiran saya di sana adalah sebagai wakil ketua DPR. Dan tentu saja tidak melakukan kegiatan kampanye," jelasnya.

Bukan hanya itu, Fadli mengatakan kehadiranya pada acara tersebut juga atas dasar undangan dari para penyelenggara acara. Acara itu kata  adalah acara keagamaan yang jauh dari nuansa politis.

"(Saya) diundang oleh panitia dan di sana juga hadir pimpinan lembaga tinggi negara lain ada pak Zulkfli Hasan, Yayat Nurwahid, saya hadir bersama saudara Fahri Hamzah. Jadi hanya itu saja sebetulnya yang disampaikan," tuntasnya.

Pada kesempatan yang sama Juru bicara Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo - Sandi, Habiburokhman mengatakan pada pemeriksaan itu Fadli dicecar 10 pertanyaan seputar kehadirannya pada acara Munajat 212 itu.

"Tadi cuma 10 pertanyaan ya di mana 2 - 3 nya soal identitas jadi sekitar 7 - 6 pertanyaan saja yang sederhana. apa kaitannya datang ke sana, di jawab sebagai anggota dan wakil anggota DPR. kemudian apa yang disampaikan dengan clear bahkan pak Fadli sudah punya transkripnya. tidak ada satupun menyampaikan visi misi program citra diri paslon (Prabowo - Sandi)," kata Habiburokhman.

Sumber: AKURAT.CO

Usulan Kubu Prabowo yang Ingin Panelis Ditiadakan Ditolak KPU

Ketua KPU Arief Budiman bersama Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto | AKURAT.CO/Sopian

Usulan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, agar debat ketiga yang akan diikuti calon wakil presiden tanpa melibatkan panelis ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fadli mengusulkan agar pertanyaan langsung diajukan masing-masing kandidat.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, debat Pemilihan Presiden 2019 tidak bisa digelar tanpa peran panelis.

Alasannya, panelis bertugas merancang pertanyaan debat. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Jika fungsi panelis dihilangkan, maka tak ada lagi yang menyusun pertanyaan. Maka dari itu usulan itu tidak bisa diakomodasi.

"Panelis itu kan sekarang tugasnya merumuskan pertanyaan untuk disampaikan moderator. Sekarang kalau panelis enggak ada, yang nyusun pertanyaan siapa?" jelasnya, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Arief juga menjelaskan, bahwa panelis dipilih berdasar keahlian sesuai dengan tema debat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa panelis adalah para profesional pada bidangnya.

Selain itu, pada salah satu segmen debat, peserta debat saling lempar pertanyaan yang muncul dari peserta pribadi. Jika pertanyaan dari empat sesi debat hanya datang dari peserta, debat akan cenderung tidak adil.

"Sudah kami beri kesempatan saling bertanya dan membuat pertanyaan sendiri. Nanti kalau saya kasih segmen satu sampai terakhir saling tanya, pasti protes lagi. Nanti malah dibilang, kok saling tanya terus," ungkapnya.

Sumber: AKURAT.CO

Santri Tersinggung dan Semakin Bulat ke Pasangan Capres 01 Akibat Puisi Fadli Zon

Calon Presiden petahana Joko Widodo (keempat kanan) melayani permintaan swafoto saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). | ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Puisi yang dibuat oleh politikus Partai Gerindra Fadli Zon membuat para santri tersinggung. Tim Kampanye Daerah Jawa Timur untuk pemenangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai, hal tersebut menambah keyakinan untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden 2019.

"Puisi Fadli Zon menjadi disinsentif elektoral yang sangat signifikan, dan  membuat kalangan santri semakin bulat ke pasangan capres 01," kata Ketua TKD Jawa Timur Machfud Arifin di Surabaya, Minggu (10/2/2019).

Menurutnya puisi Fadli Zon tersebut juga dinilai oleh kalangan kiai dan santri NU telah menyinggung Maimoen Zubair. Apalagi, Mbah Moen, sapaan akrab kiai asal Rembang tersebut, dikenal sebagai ulama sepuh yang sangat berpengaruh dan menjadi rujukan warga NU.

"Kan saya sering keliling Madura, sowan ke banyak kiai, pesantren, dan komunitas santri. Mereka banyak yang tersinggung dengan puisi itu," kata Machfud Arifin yang juga mantan kapolda Jawa Timur.

Puisi yang berjudul Doa yang Tertukar itu banyak menuai pro dan kontra. Puisi Fadli Zon ditulis setelah Mbah Moen menyebut nama Prabowo Subianto dalam doanya, sebelum kemudian ditegaskan bahwa pengasuh ponpes Sarang Rembang itu hanya mendukung Jokowi.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor urut 02.

Sumber: AKURAT.CO

Fadli Zon: Harus Kita Ramaikan, Jika Ahmad Dhani Dipindahkan ke Surabaya

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat menyambangi Ahmad Dhani di LP Cipinang. | AKURAT.CO/Gerdiasyah

Politisi Partai Gerindra yang sekarang menjabat sebagai wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menduga ada maksud tertentu dalam upaya pemindahan Ahmad Dhani ke Rutan Mandaeng, Surabaya. Jika tetap dilakukan pemindahan,  Fadli Zon mengaku akan membuat ramai situasi. 

"Ya harus kita ramaikan ya. Bisa segala macam kita lakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada", ujar Fadli di Rutan Cipinang, Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu (6/2/2019). 

Fadli juga menyatakan, di tahun politik seperti saat ini pihaknya mengkhawatirkan keselamatan diri Ahmad Dhani. Bahkan Ia menyebut kasus tersebut tidak jelas dan aneh. 

"Tidak masuk dalam materi perkara, tapi juga prosedurnya aneh. Terasa sekali ada intervensi politik. Bukan dalam rangka untuk menegakkan hukum. Apalagi kalau kita masuk substansi hukumnya," kata Fadli. 

Fadli Zon juga mewanti-wanti pihak keamanan Lapas agar jangan sampai ada tindak kekerasan kepada Ahmad Dhani. Pemindahannya ke Rutan Mandaeng membuat keluarga curiga, terlebih Dhani menolak keputusan tadi. 

"Ahok saja ditempatkan di Mako Brimob alasan keselamatan. Sekarang kita atas nama partai juga merasa ada masalah keselamatan, kalau ditempatkan di sana. Kita tidak bisa mengawasi juga," ungkapnya. 

Kasus tersebut juga berpotensi menimbulkan abuse of power dari Kejaksaan. Fadli mengaku siapa atasan yang melakukan hal itu. Seharusnya Ahmad Dhani bisa mengambil sikap jika terjadi hal yang merugikan.

"Saya kira ini terdakwa juga seharusnya bisa mengambil sikap. Tadi Dhani mengambil sikap menolak dipindahkan kesana. Tapi akan mengikuti prosedur hukum. Selama ini Ahmad Dhani juga selalu hadir, objektif terhadap proses hukum sampai saat ini dan ditahan disini pun tertib", tambahnya.

Sumber: AKURAT.CO

Tanggapan Santai Arsul Sani Mengenai Pernyataan Fadli Zon Soal Abu Bakar Ba'asyir

Sekjen PPP yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/1/2019).| AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dianggap lebih besar alasan politisnya dibandingkan alasan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, pada saat menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut bahwa rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir merupakan bagian dari manuver politik Jokowi untuk menarik suara kelompok Islam di Pilpres 2019.

Arsul mengatakan bahwa hal itu sudah biasa jika rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir disebut bagian dari manuver politik, terlebih dari sudut pandang seorang politisi.

"Ya itu kalau pemain politik melihat itu mainan politik, apapun sekarang, misalnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mengajukan permohonan itu kemudian tidak direspon oleh Presiden juga akan menjadi mainan politik, direspon juga jadi mainan politik, itu sesuatu yang tidak terhindarkan," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Asrul Sani mengatakan, di dalam setiap keputusan yang diambil, pasti akan ada yang pro dan kontra. Menurutnya, tidak semua keputusan yang diambil oleh pemerintah bisa terima semua pihak.

"Apapun putusannya itu pasti akan menimbulkan pro-kontra. Enggak ada satu putusan, apakah kemudian benar-benar diberikan atau tidak jadi (dibebaskan), pasti akan menimbulkan kontroversi," kata Arsul.

Terkait Abu Bakar Ba'asyir yang menolak menandatangani dokumen setia kepada Pancasila dan NKRI, Arsul menyampaikan bahwa hal tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penghubung antara Presiden dan Abu Bakar Ba'asyir.

"Ini yang saya harus di-clear-kan oleh Pak Yusril, karena yang berkomunikasi dia, saya tidak ingin berkomentar atas hal yang belum jelas duduk halnya apa," ujarnya.

Sumber: AKURAT.CO