Hingga Putusan MK Dibacakan, TNI-Polri Masih Disiagakan di DKI Jakarta

Para anggota Brimob saat memegang bunga dari relawan Spartan di depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Hingga 28 Juni nanti, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat pembacaan putusan permohonan gugatan terkait sengketa hasil Pilpres 2019.       

Brigjen Pol Dedi Prasetyo selaku kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri mengatakan bahwa selain mengamankan gedung MK, sejumlah personel brimob juga masih tetap mengamankan gedung KPU dan Bawaslu.       

Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, personel TNI-Polri yang dikerahkan sebanyak 58 ribu yang dikhususkan menjaga pengamanan di wilayah DKI Jakarta, seperti objek-objek vital, Istana Negara dan gedung DPR/MPR.         

"Iya penebalan (personel TNI-Polri). Sekarang masuk prioritas utama. Kemudian gedung KPU, Bawaslu, simbol negara seperti Istana Negara, sama gedung MPR/DPR," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019).      

Sejumlah tempat tersebut menjadi fokus pengamanan pihak kepolisian yang dibantu TNI hingga putusan MK dibacakan oleh majelis hakim.      

"Lima titik itu jadi fokus pengamanan saat ini sampai dengan sidang di MK. Mulai tangal 11 sampai tangal 28 Juni, baik di lokasi maupun kegiatan di MK," ujarnya.            

Sejumlah personel yang disiagakan sebanyak 58 ribu yang merupakan gabungan TNI-Polri. "Masih 58 ribu di seluruh DKI Jakarta," jelasnya.       

Jenderal bintang satu ini menegaskan bahwa personel kepolisian tidak dibekali senjata api saat melakukan pengamanan di sejumlah tempat tersebut. Sebab masih beredar di media sosial bahwa polisi menggunakan senjata api saat menjaga pengamanan maupun saat menghadapi aksi unjuk rasa.      

"Sesuai yang sudah saya sampaikan berulang kali, seluruh anggota polri dan TNI yang laksanakan pengamanan langsung terhadap para pendemo tidak dilengkapi senjata api dan peluru tajam," tegasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Investor di Pasar Modal Tak Terpengaruh Rusuhnya Demo Pemilu

Pekerja melintas di sekitar layar pergerakan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/10/2018). | AKURAT.CO/Endra Prakoso

Aksi unjuk rasa pada tanggal 22 Mei 2019 yang berujung ricuh tidak mempengaruhi investor di pasar modal untuk melakukan transaksi beli. Hal tersebut disampaikan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) pada Kamis (23/5/2019).

"Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini (23/5/2019) naik, artinya investor percaya diri, demo kemarin (22/5/2019) tidak mempengaruhi investor untuk masuk ke pasar hari ini," kata Ketua Umum APEI, Rudy Utomo kepada Antara di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Rudy mengungkapkan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Presiden 2019, isu politik di dalam negeri sudah tidak terlalu besar dampaknya.

"Hasil Pilpres sudah jelas, selisih suara juga cukup besar, artinya hasil pilpres sudah 'firm'. Apalagi kubu 01 juga sudah mendapat ucapan selamat dari pemimpin-pemimpin negara dunia" ucapnya dilansir dari Antara. 

Meskipun demikian, lanjutnya, sebagian investor yang selama ini bersikap wait and see kemungkinan belum akan agresif untuk menggelontorkan dananya ke pasar modal.

"Sentimen mengenai kubu Prabowo yang mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi akan menjadi perhatian sebagian investor yang selama ini cenderung mengambil posisi 'wait and see', kemungkinan mereka tidak terlalu agresif masuk ke pasar," kata Rudy Utomo yang juga Presiden Direktur PT Evergreen Sekuritas Indonesia.

Analis Pacific 2000 Securities, Indra Then menambahkan pasar saham tidak terlalu reaktif terhadap aksi 22 Mei 2019, apalagi aparat keamanan dapat secara cepat meredam situasi menjadi kondusif.

"Situasi yang kondusif mendorong investor untuk melakukan aksi beli dan mendorong IHSG naik cukup tinggi," katanya.

Sementara itu tercatat, IHSG ditutup menguat 93,06 poin atau 1,56 persen ke posisi 6.032,69 pada Kamis sore. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 bergerak naik 22,22 poin atau 2,41 persen menjadi 943,95.

Sumber: AKURAT.CO

Ketua Forum Ulama Tahlil se-Jawa Tengah: Kubu Prabowo Ditumpangi Kelompok Pro Khilafah

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam kampanye akbar terbuka Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (7/4/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Ketua Forum Ulama Tahlil se-Jawa Tengah, Nahib Shodiq menyampaikan bahwa ada kelompok anti-demokrasi dan NKRI yang telah menyusup ke dalam kubu pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan oleh Nahib Shodiq saat menanggapi kegaduhan-kegaduhan yang masih terus mewarnai proses Pemilu Serentak 2019.

"Akarnya dimulai dari keterlibatan kekuatan-kekuatan politik tertentu yang belum siap menerima kekalahan dan hendak menempuh langkah-langkah inkonstitusional, yakni makar" ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Kemudian Nahib juga mengingatkan bahwa ada ormas dan tokoh tertentu, yang sebetulnya anti-demokrasi, namun turut menumpangi pesta demokrasi yang sedang berjalan saat ini.

Nahib menegaskan, kelompok tersebut berbahaya, karena sejak awal mempunyai ideologi khilafah dan anti NKRI. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai identitas kelompok tersebut, Nahib masih enggan membeberkannya lebih detail.

"Yang jelas ada di kubu 02," ujarnya.

Pengasuh pondok pesantren modern al-Hikmah Benda Bumiayu itu menambahkan bahwa kelompok-kelompok tersebutlah yang menginginkan Indonesia rusuh dan hancur seperti Yaman dan Suriah, melalui seruan gerakan people power.

Untuk itu, Nahib mengingatkan agar masyarakat pro-aktif menjaga ketertiban dan kedamaian, serta tidak coba-coba bergabung dengan gerakan-gerakan yang inkonstitusional.

Sumber: AKURAT.CO

Real Count KPU, Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul, Data Suara Sudah 72,96 Persen

Ilustrasi - Pemilu | AKURAT.CO/Candra Nawa

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, data penghitungan suara sementara Pilpres 2019 yang masuk pada Rabu pukul 23.15 WIB, sudah mencakup 72,96 persen. Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 593.471 dari 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.

Dilansir dari laman resmi pemilu2019.kpu.go.id, penghitungan suara hingga Rabu (8/5/2019) malam ini, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 56,20 persen atau 62.838.389 suara sedangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh 43,80 persen atau 48.967.332 suara.

Baru Bengkulu yang telah menyelesaikan penghitungan hingga 100 persen dari seluruh TPS di provinsi tersebut dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Namun ada juga beberapa provinsi yang hampir menuntaskan perhitungan seluruh TPS antara lain Bali dengan total perhitungan sudah mencapai 99,9 persen TPS, Gorontalo hingga 99,9 persen TPS, dan Sulawesi Barat hingga 98,9 persen TPS.

Dalam pernyataan resmi sebagai pernyataan penolakan (disclaimer) di Situng, KPU menekankan bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya atau sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten atau Kota dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

Selain itu, data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Sumber: AKURAT.CO

Untuk Ciptakan Suasana Kondusif, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Di Anggap Penting

Capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersalaman di panggung debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangrila Jakarta, Sabtu, (30/3/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Ace Hasan Syadzily selaku Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, menilai rencana pertemuan calon presiden 01 Joko Widodo dengan capres 02 Prabowo Subianto upaya yang baik untuk merajut kembali silaturahmi elit bangsa.

Menurut Ace, komunikasi antar-pemimpin sangat penting untuk dijalin untuk menghindari eskalasi ketegangan di antara para pendukung.

"Komunikasi dan silaturahmi itu penting. Namun kan perlu ada kesepahaman terlebih dahulu. Ini penting agar suasana lebih cair dan lebih kekeluargaan," kata Ace kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Kemudian Ace menambahkan elit bangsa punya kewajiban menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

"Yang terpenting kan sebetulnya adalah kita semua berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, adem, dan tenang pasca-pemilihan 17 April 2019. Masyarakat jangan diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan," ujar Ace.

Menurut Ace, Prabowo memiliki kelapangan hati untuk berkomunikasi dengan Jokowi dengan sama-sama memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan suasana kondusif, dan melakukan cara-cara konstitusional dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik pasca pemilihan pilpres ini.

"Pada saatnya pasti akan ada pertemuan langsung antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada saat yang tepat," tandasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Terkait Video Pembakaran Kotak Suara, Bawaslu Papua Akan Telusuri Kebenarannya

Ilustrasi - Pemilu | AKURAT.CO/Candra Nawa

Menanggapi video pembakaran surat dan kotak suara yang menjadi viral, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua akan segera ke Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, guna mengecek kebenaran video tersebut.

"Jadi, nanti Pak Niko Tunjanan, komisioner Bawaslu Kordiv Pengawasan yang akan ke Puncak Jaya," ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang di Kota Jayapura, Rabu (24/4/2019).

Ketua Koordinator Gakkumdu Provinsi Papua, Amandus, mengatakan Niko Tunjanan akan dijadwalkan berangkat pada Kamis (25/4/2019) ke Kabupaten Puncak Jaya dengan harapan bisa mendapat keterangan terkait video tersebut.

"Kami juga sudah sampaikan ke Bawaslu Puncak Jaya agar segera telusuri peristiwa ini, termasuk proses pemilunya di sana bagaimana," jelasnya.

Dalam video yang berdurasi kurang lebih 5 menit 7 detik itu, terlihat tumpukan surat dan kota suara yang sedang terbakar dan diduga sebagai logistik pemilu 2019.

Selain itu terlihat juga seorang ibu dan anak yang sedang membuang sejumlah surat suara kearah tumpukan tersebut.

Ada juga suara dari orang yang merekam video tersebut dan menyebutkan bahwa "Selamat siang. Inilah tempat pembakaran kotak suara maupun surat suara di Distrik Tingginambut. Masyarakat melakukan pembakaran, tolong teman-teman viralkan di media sosial....".

Sumber: AKURAT.CO

Klaim Menang Pilpres, Ini Sumber Data Penghitungan Suara Prabowo-Sandi

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasinya pada acara 'Syukur Kemenangan Rakyat' di Rumah Kartanegara, Jakarta, Jumat (19/4/2019). | AKURAT.CO/Endra Prakoso

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengklaim kemenangannya masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik.

Kepercayaan diri kubu Prabowo didasari atas hasil perhitungan yang dilakukan internal tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), dimana dalam proses tersebut, mantan Danjen Kopassus itu mendapat suara sebesar 62 persen.

Ternyata perhitungan suara tersebut didapat dari divisi relawan, Ruang Sandi yang mengklaim memiliki data valid hasil pemungutan suara 17 April 2019 kemarin.

Koordinator Nasional Ruang Sandi, Dimas mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja mengawal proses pemilu 2019 ini sejak awal, dan berhasil mengumpulkan form C1 dari 20 ribu TPS se-Indonesia.

"Ya salah satunya dari kami, tapi pasti BPN punya tim internalnya lain lagi yang lebih kaya sumber dayanya, kalau kami terbatas," ujar Dimas saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Adapun form C1 yang jadi rujukan dalam perhitungan suara itu didapat Dimas dan rekan-rekannya lewat komunikasi whatsapp antar relawan Ruang Sandi. Bahkan, hingga saat ini, sudah ada 13 ribu data yang telah disortir dan terverifikasi untuk kemudian diolah untuk perhitungan.

"Kalau fotonya ngeblur, tidak jelas nomor TPS, nama kecamatan, kami tidak terima. Tidak ada tanda tangan KPPS lengkap kami juga tak terima," jelasnya.

Menurut Dimas, Ruang Sandi menyajikan data yang berimbang meski bentukan dari badan relawan Prabowo-Sandi. Ia pun mengklaim seluruh data yang didapat berasal dari sejumlah wilayah secara acak, bukan hanya berasal dari kantong suara Prabowo-Sandi.

"Kami terima data dari masyarakat datanya se-Indonesia, tidak ada sampel dari kantong suara mana pun karena datanya random, banyak data yang masuk 01 menang kita masukin juga, kita terima kita tampilkan," tegasnya.

Sebagai informasi data Ruang Sandi setiap harinya masuk hingga pukul 11 malam. Data masuk tersebut diolah dan ditampilkan versi terbarukan pukul 10 pagi setiap harinya.

Sementara itu, merujuk pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum, pemilu2019.kpu.go.id proses perhitungan real count hingga saat ini masih sekitar 27 persen. Berdasarkan pantauan AKURAT.CO pada situs tersebut pertanggal 24 April 2019 pukul 08.35 WIB, paslon Jokowi-Ma'ruf masih unggul 55 persen suara dari rivalnya, Prabowo-Sandi di angka 44,5 persen.

Jumlah ini masih akan terus bertambah, mengingat masih banyaknya suara yang belum terhitung, dan proses perhitungan bakal berakhir dalam rentang waktu 20 April hingga 8 Mei 2019.

Sumber: AKURAT.CO

Jokowi Selisih 3 Juta Suara dengan Prabowo Pada Hasil Real Count KPU Selasa Siang

Relawan memasukkan data (entri data) form C1 hasil perhitungan surat suara pemilu 2019 provinsi DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Minggu (22/4/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Berdasarkan data penghitungan suara "real count" KPU RI pada Selasa 23 April 2019, pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin unggul sementara dari Prabowo-Sandi.

KPU RI melalui situs Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) hingga pukul 12.14 WIB, mencatat Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh suara sebanyak 16.843.344 atau setara dengan 55,11 persen dari suara yang masuk.

Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno baru memperoleh 13.719.288 suara atau setara dengan 44,89 persen. Keduanya selisih sekitar 3 juta suara.

Untuk data perolehan suara kedua pasangan calon tersebut akan terus mengalami perubahan karena belum seluruh data dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia oleh KPU RI melalui situs KPU RI.

Perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami kenaikan sekitar satu juta suara, jika dibandingkan dengan data satu hari sebelumnya melalui situs yang sama.

Hingga Pukul 12.14 WIB, KPU RI baru mencatat 161.481 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 813.350 TPS atau setara dengan 19,44 persen.

Situng KPU merupakan penghitungan resmi KPU RI menggunakan pemindaian form C1 dari setiap TPS di Tanah Air. Namun KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

Pada penyelenggaran Pilpres 2014 KPU RI menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan 70.997.85 suara atau 53,15 persen.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau setara dengan 46,85 persen.

Sumber: AKURAT.CO

KPU Minta BPN Prabowo Lapor ke Bawaslu, Terkait Klaim Temukan Ribuan Pelanggaran

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasinya pada acara 'Syukur Kemenangan Rakyat' di Rumah Kartanegara, Jakarta, Jumat (19/4/2019). | AKURAT.CO/Endra Prakoso

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melapor ke Bawaslu RI jika memang telah menemukan ribuan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2019.

Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap partisipasi warga terkait temuan-temuan pelanggaran di Pemilu Serentak 2019, khususnya Pilpres.

"Kami persilakan apabila ada temuan-temuan terkait pelanggaran pemilu, dipersilakan dilaporkan ke Bawaslu," ungkapnya saat dihubungi, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Wahyu mengingatkan bahwa penyelidikan pelanggaran pemilu berada di bawah kewenangan Bawaslu. Namun, nantinya Bawaslu juga akan tetap berkoordinasi dengan KPU untuk sama-sama mengkaji laporan yang masuk dan diterima.

"Nanti Bawaslu tentu akan berkoordinasi dengan KPU untuk menyelesaikan hal tersebut. Nanti laporan-laporan itu akan dikaji Bawaslu," ujarnya.

Sebelumnya BPN Prabowo-Sandiaga mengaku telah mencatat ribuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS. Laporan itu dikumpulkan dari seluruh wilayah Indonesia.

"Data yang sudah masuk mengenai kecurangan ada sejumlah 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan atau indikasi kecurangan," kata Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo, di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2019).

Sumber: AKURAT.CO

Bikin Hitung-Hitungan Pemenang Pemilu, Tengku Dibully, Yunarto: LOL, Dulu SD Dimana Pak?

Ustaz Tengku Zulkarnain | Twitter @ustadtengkuzul

Ustaz Tengku Zulkarnain yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membuat hitung-hitungan sendiri tentang hasil pemilu 2019.

Dalam Twitter @ustadtengkuzul, Hitung-hitungan Tengku Zulkarnain diumumkan.  

"Hitungan iseng: Jabar + Banten untuk Prabowo, Jatim + Jateng, Jokowi menang, Hasil Seri. NTB untuk 02, Bali 01, hasil seri. Sulsel untuk 02, NTT untuk 01, hasil seri. Maluku dan Maluku Utara, seri. Sultra untuk 02, Papua, Papua Barat untuk 01, hasil seri. Sisa Sulawesi + Sumatera 02. Siapa menang?"

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, tertawa terbahak-bahak dengan hitungan Tengku Zulkarnain.

"LOL dulu SD dimana pak?" kata Yunarto Wijaya.

Sebagian netter ikut membully Tengku Zulkarnain dengan berbagai ekspresi.

Menurut netter @KiriItuTanda, postingan Tengku Zulkarnain membuat orang terhibur sekaligus emosi. "Tat, gile lo, ngetwit yang gak lucuk aja, banyak yang terhibur campur emosi. Gimana kalo stand up comedy??? Guling-guling tuh orang..."

Pemilu telah dilaksanakan. KPU akan mengumumkan hasilnya pada 22 Mei 2019. Sebelum itu, sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat yang memenangkan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Tapi kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno juga punya hitungan sendiri dan hasilnya pasangan 02 yang unggul.

Sumber: AKURAT.CO

Temuan Surat Suara Tercoblos di Sejumlah Daerah Akan Didalami Bawaslu

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja saat memberika keterangan kepada di Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2019). 

| AKURAT.CO/Oktaviani

Mengenai temuan surat suara yang tercoblos di sejumlah daerah saat pemilihan umum (Pemilu) 17 April kemarin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku akan mendalaminya.

"Ini masih kita cari penyebabnya apa? Kita lagi hitung di beberapa tempat yang terjadi surat suara tercoblos," ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Rahmat menuturkan, pihaknya mendorong semua masyarakat Indonesia untuk menggelar pemungutan suara secara serentak. Terkait adanya temuan seperti surat suara tercoblos itu masih bisa ditangani oleh penyelenggara pemilu 2019.

"Jadi dipisahkan dan surat suara tersebut akan diperiksa kenapa sampai tercoblos. Apakah di KPPS atau pada saat di percetakan itu masih diproses," kata Rahmat.

Media sosial diramaikan dengan dugaan surat suara tercoblos di beberapa daerah. Seperti di TPS 42 Berlian Indah, Kompleks Berlian Indah, Desa Jenetalasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dikabarkan ada sembilan surat suara tercoblos 

Kemudian di TPS 7 Kelurahan Limba U1, Kota Gorontalo, Sulawesi Selatan dikabarkan ada dua surat suara tercoblos.

Sementara itu di Sumatera Selatan, warga yang mencoblos TPS 003, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menemukan empat surat suara yang sudah tercoblos, Rabu (17/4/2019).

Sumber: AKURAT.CO

KPU Imbau Elite Politik Tunggu Hasil Hitung Resmi KPU Untuk Pemenang Pilpres

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersama Ibu Iriana saat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08, di Halaman Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Prabowo Subianto, Calon Presiden 02 mengklaim hasil real count dengan perolehan suara mencapai 62 persen. Dengan demikian, Paslon 02 menyatakan sudah menang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menanggapi hal tersebut, KPU meminta elite-elite politik untuk mendorong konstituen dan simpatisannya agar menunggu hasil resmi terkait penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Jadi para elite-elite politik perlu mendorong konstituen simpatisannya untuk menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU, sambil pada saat yang sama menjaga ketenangan," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Pramono, mengaharapkan agar klaim-klaim kemenangan oleh peserta Pemilu dilakukan usai penghitungan suara resmi oleh KPU. Tidak menutup kemungkinan, Pramono pun menghargai upaya kedua kandidat Pilpres untuk tetap menjaga ketenangan.

Karena menurutnya, kedua kandidat sudah menjaga ketenangan melalui pidato-pidatonya pasca penghitungan suara dari hitung cepat sejumlah lembaga survei. 

"Dua kandidat dalam speech-nya menyampaikan agar pendukung masing-masing menjaga ketenangan ketertiban tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang berada di luar koridor peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Selain itu, Pramono juga mengatakan negara Indonesia juga telah menyiapkan mekanisme untuk menyampaikan keberatan dan sengketa di Pemilu. Mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan tertinggi.

"Jadi semua alat untuk menyampaikan keberatan itu tersedia di dalam peraturan perundang-undangan pemilu kita," jelasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Ruhut Sitompul Dipuji Warganet, Karena Bikin Kicauan Menyejukkan

(kiri ke kanan) Pakar Komunikasi Politik Leli Ariani, Anggota Bidang Hukum TKN Ruhut Sitompul dan Anggota Bidang Hukum BPN Habiburakhman saat menjadi pembicara dalam diskusi Polemik di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Ruhut Sitompul, yang merupakan Anggota Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, mendapat apresiasi warganet karena menulis kicauan yang mengingatkan tentang persatuan.

Ruhut menulis hal tersebut di hari tenang Pemilu 2019. Dia juga yakin pemimpin yang akan terpilih dalam Pemilu 2019 adalah orang yang bekerja dengan hati.

"Di hari tenang aku bangga hidup dan besar di Negara Indonesia tercinta yang ideologinya Pancasila dan UUD 45 landasan konstitusionalnya serta Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai wawasan nusantara yang mempersatukan Indonesia aku yakin yang sudah bekerja dengan hati yang akan dipilih Tuhan, Merdeka," tulis Ruhut, seperti dikutip AKURAT.CO, Senin (15/4/2019).

Tulisan atau tweet Ruhut itu pun ditanggapi warganet. Warganet senang membaca tweet Ruhut kali ini karena dinilai 'adem'. 

"Naah kalo gini kata-katanya saya dukung Pak. Seharusnya para tokoh bangsa mendinginkan rakyat yang selalu panas," ujar @kamals_ag.

"Terlihat dari tweetnya udah agak mendingan tulangku ini, semoga di 17 April 2019 sembuh total, ngikut hidup sein kiri beloknya ke kanan," tulis @marhairi. 

Ada juga warganet yang menanggapi dengan positif, dia ingin Pemilu 2019 berjalan lancar. "Semoga pemilu kali ini tidak ada kecurangan. Menang dengan jujur dan adil sehingga kita punya pemimpin adil dan makmur amiiiiiiin," tutur @Royprayoga15.

Di HariTenang Aku Bangga Hidup & Besar di Negara Indonesia Tercinta yg Ideologinya Pancasila & UUD 45 Landasan Konstitusionalnya serta Bhineka Tunggal Ika & NKRI sbg Wawasan Nusantara yg Mempersatukan Indonesia Aku yakin yg sudah Bekerja dgn Hati yg akan dipilih TUHAN Merdeka.

— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) April 14, 2019

Sumber: AKURAT.CO

SBY Nyoblos di KBRI Singapura Didampingi Rocky Gerung

SBY Nyoblos di KBRI Singapura, Ani Yudhoyono Nyoblos di Rumah Sakit. | FOTO/Istimewa

Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam RI, mengikuti pemilu di KBRI Singapura, bersama puluhan ribu WNI yang berada di Negara Jiran, Sabtu (14/4/2019).

Karena sedang menemani istrinya yang dirawat di National University Hospital (NUH) Singapura, SBY menggunakan hak pilihnya di Singapura.

Didampingi Rocky Gerung beserta beberapa rekan lainnya, Presiden yang pernah menjabat selama dua periode itu tiba di KBRI yang berada di Chatsworth Road pada pukul 16.30 waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan senang masih dapat menyalurkan hak suaranya meski berada di luar negeri.

"Secara pribadi tahapan pencoblosan berjalan lancar, dan saya juga senang melihat antusias saudara-saudara kita, rakyat Indonesia dengan semangat besarnya menyalurkan hak suaranya," ujarnya.

SBY menyampaikan, semangat WNI dalam mengawal pesta demokrasi Singapura ini harus terus dipertahankan, karena masa depan bangsa ada di tangan rakyatnya.

"Satu suara dapat menentukan masa depan bangsa, jangan golput," ujarnya.

SBY mengatakan, meski dalam kondisi sakit, Ani Yudhoyono juga tetap menyalurkan hak politiknya dari rumah sakit

"Ibu Ani sadar akan pentingnya hak suaranya. Oleh sebab itu, meski sakit tetap mencoblos," tuturnya.

SBY dalam kesempatan itu meminta doa untuk kesembuhan sang istri.

SBY juga berpesan, bagi WNI yang sudah terdaftar di DPT untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada 17 april 2019.

Sumber: AKURAT.CO

Wiranto: Masyarakat Harus Bisa Memilih Pemimpin Yang Punya Rekam Jejak dan Kompetensi

Menkopolhukam Wiranto saat memberikan keterangan penegasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di gedung Menkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/05). | AKURAT.CO/Sopian

Menko Polhukam Wiranto, mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang sudah teruji dan kompetensi pada Pemilu Presiden 2019.

"Bahwa pemilu ini yang milih rakyat, untuk memilih para pemimpinnya. Saya menyampaikan bahwa dengan adanya peristiwa lima tahunan, dimana kita akan memilih pemimpin yang nanti melanjutkan estafet lima tahun kedepan," kata Wiranto dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada Selasa (29/1/2019).  

“Semua rakyat Indonesia harus tahu pemimpin eksekutif (presiden) dan legislatif yang dipilih. Pemimpin yang benar memiliki kualitas kompetensi dan rekam jejak yang jelas, sehingga kita bisa memastikan lima tahun ke depan terus berkesinambungan,” tambahnya.

Pemimpin yang nantinya dipilih diharapkan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan kuat. Oleh karenanya, peran TNI-Polri sangat penting dalam mensukseskan pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang.  

Kita fokus prajurit TNI-Polri dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mengamankan, menyukseskan, melancarkan pemilu 2019 yang baru pertama kali serentak dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden dan wakil rakyat (DPR).  

Dengan pemilu serentak tersebut, para prajurit dan para pejabat di seluruh daerah untuk bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik dan masyarakat. 

Wiranto juga menyatakan bahwa  aparat keamanan dan Bawaslu telah memiliki indeks kerawanan pemilu lantaran kerawanan tiap daerah berbeda.  

“Ini semua sudah dipetakan, ada waktu enam bulan untuk aparat menetralisasi kerawanan itu,” ujar mantan Panglima TNI ini.

Sumber: AKURAT.CO