George Toisutta, Mantan KSAD Era Pemerintahan SBY Meniggal Dunia

Mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI George Toisutta. | Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma

Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah berduka. Pasalnya Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal TNI (Purn) George Toisutta meninggal dunia pagi ini di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melalui Twitternya. George meninggal dunia di usia 66 tahun karena penyakit kanker usus.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Duka yang sangat mendalam mnyertai kepergian almarhum Jenderal TNI (Purn) George Toisutta menghadap Sang Khalik," tulis akun Nurmantyo_Gatot, Rabu (12/6/2019).

"Beliau adalah atasan, senior, guru & pelatih saya. Smoga almarhum husnul khotimah & dberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin," ucap Gatot.

George Toisutta merupakan lulusan Akmil tahun 1976. Dia pernah menjabat sebagai Pangkostrad sejak 2007 hingga 2009. Kariernya lalu melonjak dan menjadi KSAD era Presiden SBY tahun 2009-2011.

Sumber: AKURAT.CO

Pemilu 2019, Ujian Netralitas TNI-Polri

Prajurit TNI dan personel Polri saat berbaris melaksanakan Apel Patroli Skala Besar TNI-Polri di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendorong netralitas TNI-Polri dalam Pemilu yang akan digelar Rabu, 17 April 2019. Netralitas TNI-Polri dibutuhkan demi tegaknya demokrasi di Indonesia.  

"Kami tetap berharap kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, yang telah menjanjikan netralitas aparat di bawahnya di dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan datang," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, (15/4/2019).    

Gelaran Pilpres dan Pileg serentak ini akan menjadi ujian berat bagi netralitas TNI dan Polri.    

"Netralitas TNI dan Polisi bagi masyarakat menjadi sangat penting karena ini adalah ujian bagi kepolisian, ujian bagi TNI, dalam menjunjung tinggi demokrasi, dan menjunjung tinggi supremasi sipil, dan harus berdiri di atas semua golongan, semua partai dan semua calon presiden," jelasnya.   

Muzani mengungkapkan, ujian terhadap netralitas ini tidaklah ringan karena godaan terhadap kekuasaan begitu terasa dan begitu berat. Oleh karena itu, pihaknya berharap TNI dan Polri tidak tergoda dengan ujian dan iming-iming apapun.    

"Kami tetap percaya netralitas TNI dan Polri adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap personel TNI dan Polri dimanapun berada dan ditempatkan," tambah Muzani.

Sumber: AKURAT.CO

Wiranto: Masyarakat Harus Bisa Memilih Pemimpin Yang Punya Rekam Jejak dan Kompetensi

Menkopolhukam Wiranto saat memberikan keterangan penegasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di gedung Menkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/05). | AKURAT.CO/Sopian

Menko Polhukam Wiranto, mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang sudah teruji dan kompetensi pada Pemilu Presiden 2019.

"Bahwa pemilu ini yang milih rakyat, untuk memilih para pemimpinnya. Saya menyampaikan bahwa dengan adanya peristiwa lima tahunan, dimana kita akan memilih pemimpin yang nanti melanjutkan estafet lima tahun kedepan," kata Wiranto dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada Selasa (29/1/2019).  

“Semua rakyat Indonesia harus tahu pemimpin eksekutif (presiden) dan legislatif yang dipilih. Pemimpin yang benar memiliki kualitas kompetensi dan rekam jejak yang jelas, sehingga kita bisa memastikan lima tahun ke depan terus berkesinambungan,” tambahnya.

Pemimpin yang nantinya dipilih diharapkan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan kuat. Oleh karenanya, peran TNI-Polri sangat penting dalam mensukseskan pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang.  

Kita fokus prajurit TNI-Polri dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mengamankan, menyukseskan, melancarkan pemilu 2019 yang baru pertama kali serentak dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden dan wakil rakyat (DPR).  

Dengan pemilu serentak tersebut, para prajurit dan para pejabat di seluruh daerah untuk bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik dan masyarakat. 

Wiranto juga menyatakan bahwa  aparat keamanan dan Bawaslu telah memiliki indeks kerawanan pemilu lantaran kerawanan tiap daerah berbeda.  

“Ini semua sudah dipetakan, ada waktu enam bulan untuk aparat menetralisasi kerawanan itu,” ujar mantan Panglima TNI ini.

Sumber: AKURAT.CO