Tampilkan postingan dengan label Sandiaga Uno. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sandiaga Uno. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Mei 2019

Syukuran Kemenangan, Relawan Prabowo Makan Nasi Padang Ramai-ramai

Pendukung Prabowo Subianto | AKURAT.CO/Wijayanti

Acara untuk mensyukuri apa yang mereka sebut sebagai kemenangan pasangan nomor urut 02 di pemilu digelar relawan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Solo Raya, Jawa Tengah, buka puasa bersama dengan menyantap nasi Padang di sepanjang city walk Jalan Slamet Riyadi.

Satu per satu relawan berdatangan dan langsung duduk di atas tikar yang digelar di atas paving city walk, tepatnya mulai dari depan Bank BCA Gladak hingga kios karangan bunga yang berderet di Jalan Slamet Riyadi. kegiatan ini dimulai pukul 16.30 wib.

Mereka dibagi menjadi dua kelompok, untuk jamaah wanita berada di sisi timur, sedangkan jamaah pria di sisi barat. Sementara sepeda motor mereka diparkir sebagian di atas rel dan di tepi city walk. 

Pendukung Prabowo Subianto | AKURAT.CO/Wijayanti

Menjelang Maghrib, setelah takjil dibagi dan juga air mineral, nasi Padang pun dibagikan kepada peserta sambil mendengarkan tausiah sebelum berbuka puasa. 

Kemudian acara dilanjutkan dengan buka bersama dan Salat Maghrib berjamaah di area city walk. Memang di sejumlah titik, panitia menyediakan air dan kran portabel yang bisa digunakan peserta untuk mengambil wudhlu.

Selama acara berlangsung, terlihat sejumlah relawan membentangkan spanduk di beberapa titik yang bertuliskan “Seluruh relawan Solo Raya mengucapkan selamat dan sukses atas kemenangan dan terpilihnya Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024, menuju Indonesia adil, makmur dan sejahtera.”

Ketua Panitia Ifthor Tasyakur Kemenangan Khotibul Imam mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya pemilu 2019. Meski ia menampik sebutan pemilu damai.

“Tidak ada yang namanya pemilu damai, di undang-undang adanya pemilu jujur dan adil. Itu yang kita kawal sampai saat ini, memastikan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap jujur dan adil. Kegiatan ini juga untuk menyemangati para relawan yang mengawal pemilu jujur dan adil,” ujarnya.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan sekitar 2.000 orang begitu juga hidangan utama untuk berbuka puasa, yakni nasi padang yang disediakan panitia.

“Kalau anggarannya dari infaq yang dikumpulkan para relawan. Meski demikian, yang ikut acara ini bukan hanya para relawan, namun siapapun umat Islam yang berpuasa boleh ikut buka puasa bersama ini,” ujarnya.



Sumber: AKURAT.CO

Minggu, 12 Mei 2019

Sandiaga Uno Dinilai Sedang Ambil Jarak Dari Prabowo Oleh Pengamat Politik

Sandiaga Uno saat deklarasi kemenangan Prabowo. | Foto/Antara

Pengamat Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, sedang mengambil jarak dari pasangan Capresnya Prabowo Subianto.

Dedi mengungkapkan bahwa langkah Sandiaga Uno itu terkait klaim kemenangan 62 persen yang tidak dapat dibuktikan oleh BPN dan Prabowo sendiri.

"Sandiaga membaca ada ketidak-benaran terkait isu kemenangan 62 persen. Itulah sebabnya ia mulai mengambil jarak pembeda dengan keputusan BPN. Hal ini baik agar nama Sandiaga tidak terseret terlalu jauh dalam propaganda kemenangan bayang-bayang ini," ungkapnya kepada AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Dedi juga menilai, masing-masing elite BPN tidak satu suara soal klaim 62 persen kemenangan, itu hanya propaganda ketika tidak ditemukan titik terang pembuktian.

Kemudian Dedi mengatakan, klaim 62 persen kemenangan itu juga bisa merupakan bagian dari upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

"Meskipun sah saja klaim memang selama belum ada keputusan legitim dari penyelenggara pemilu. Karena selama ini masih dianggap wacana, berbeda dengan ketika KPU telah putuskan hasil akhir, maka klaim kemenangan sudah tidak dibenarkan dan bisa masuk tuduhan upaya delegitimasi KPU," katanya.

Sebelumnya, Cawapres Sandiaga Uno mengatakan kurang mengetahui dari mana 62 persen kemenangan yang disebut-sebut Prabowo Subianto. Padahal, angka 62 persen itu merupakan klaim kemenangan yang kerap digaungkan oleh Prabowo dan kubu 02 lainnya.

"Pak Prabowo menyatakan malam itu (17 April 2019) informasi yang didapat adalah angka 62, jadi tentunya kita perlu hormati. Itu adalah informasi yang diterima dan diyakini," ujarnya saat ditemui di rumah orang tuanya di Jalan Galuh, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) malam.



Sumber: AKURAT.CO

Senin, 06 Mei 2019

Pagi Buta, Baliho Kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno Diturunkan

Baliho kemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Batu 14 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau | ANTARA FOTO

Petugas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman menurunkan baliho kemenangan pasangan  Prabowo-Sandiaga Uno di Batu 14, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (5/5/2019).

Maryamah selaku komisioner Bawaslu Tanjungpinang mengatakan baliho diturunkan pada waktu subuh, setelah beberapa waktu lalu menimbulkan polemik.

"Kami minta pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk menurunkannya setelah berkoordinasi dengan tim pemenangan capres-cawapres 02. Penurunan baliho itu tadi subuh," ujarnya.

Baliho bertuliskan selamat dan sukses atas terpilihnya Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 dipasang sejak Sabtu (4/5/2019), sore.

Kepolisian meminta Bawaslu Tanjungpinang melepaskan baliho itu. Namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kepri.

"Namun kami sudah kumpulkan tim dari masing-masing paslon. Kami minta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan," katanya.

Baliho kemenangan capres dan cawapres pertamakali dipasang di sekitar kawasan Kota Lama, dekat Pelabuhan Sri Bintan Pura. Salah satu tim pemenangan  Joko Widodo-Ma'ruf Amin memasangnya, namun tidak lama segera dilepaskan.

Di dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu yang diselenggarakan KPU Tanjungpinang tadi malam, saksi dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 meminta Bawaslu Tanjungpinang bersikap tegas terhadap pemasangan baliho kemenangan Prabowo-Sandi karena KPU RI belum menetapkannya.



Sumber: AKURAT.CO

Kamis, 02 Mei 2019

Prabowo Makin Sulit Kejar Suara Jokowi, Dalam Situng KPU Kamis Pagi

Petugas saat mengamati layar sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) untuk perhitungan real count perolehan suara di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/4/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Perolehan suara pada pemilihan presiden 2019 hingga Rabu pukul 05.30 WIB. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap memimpin. 

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih suara sebanyak 52.324.042 atau 56.07 persen. Keunggulan tersebut diperoleh dari data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan suara 41.001.989 atau 43.93 persen.

Meskipun demikian perolehan suara kedua pasangan calon tersebut akan terus mengalami perubahan karena belum seluruh data dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia oleh KPU RI melalui situs resminya.

Hingga Kamis Pagi (1/5/2019) pukul 05.30 WIB, KPU RI baru menghimpun data 496.103 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 813.350 TPS atau setara dengan 60, 99 persen.

Situng KPU merupakan penghitungan resmi KPU RI menggunakan pemindaian form C1 dari setiap TPS di Tanah Air.



Sumber: AKURAT.CO

Selasa, 09 April 2019

Hasil Investigasi KOPI: Ada Aliran Dana Asing Masuk ke Sandiaga Uno

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahudin Uno menyapa pendukungnya saat melakukan kampanye terbuka di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin (25/3/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Investigasi yang dilakukan Komunitas Pemerhati Indonesia (KOPI) menemukan adanya dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan asing kepada Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno.

Dwi Putri, Tim investigasi KOPI, mengungkapkan bahwa total aliran dana dari sejumlah perusahaan asing yang mengalir ke rekening Sandi mencapai US$18.557.147 atau senilai Rp276,2 milar lebih. Menurut Dwi, dana asing itu kemudian dialirkan ke sejumlah rekening lain yang diduga digunakan sebagai dana kampanye.

"Total dugaan aliran dana asing yang masuk ke rekening Sandi setara US$18.557.147," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'Mendeteksi Dana Kampanye Pemilu 2019' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Perusahaan-perusahaan asing yang menyetor dana itu diantaranya adalah Uno Capital Holding, Ace Power Investment Limited dan Reksadana Schroder Bound Found.

Menurut Dwi, Uno Capital Holding melakukan transaksi satu kali pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai transaksi US$3.555.000. "Keterangan transaksi dari Bank LGT Bank Singapure LTD," ujarnya.

Kemudian, pada tanggal 20 Juli 2018, ada transaksi dari Ace Power Investment Limited berjumlah US484.000 dan Reksadana Schroder Bound Found pada 31 Oktober dan 15 November 2018 terdapat transaksi 2 kali mencapai US$14.918.147.

"Kita investigasi mulai Juni 2018 sampai Maret 2019," katanya.

Dwi juga menyebutkan bahwa PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan perusahaan manajer investasi yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh group Schroders yang berpusat di Inggris.

Selain aliran ke Sandiaga Uno, Dwi juga mengungkap, ada sumbangan dana tanpa identitas yang mengalir ke pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, ada 18 nama perseorangan tanpa identitas penyumbang dana ke Jokowi-Ma'ruf.

"Identitas tidak jelas penyumbangnya, diduga fiktif," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bawaslu RI untuk tidak membiarkan temuan dan investigasi KOPI perihal aliran dana dari perusahaan asing kepada para paslon Capres-Cawapres tersebut.

Uchok pun mempertanyakan kenapa PPATK tidak bisa mengendus aliran dana asing untuk Pilpres tersebut.

"Kenapa PPATK bisa jebol ya. Rekening (Sandi) itu harus dibekukan sementara. Dan saya juga meminta Bawaslu menindak tegas, jangan cuma makan gaji buta saja," ujarnya.

Pengamat Politik, Wempy Hadir, meminta PPATK menindaklanjuti temuan KOPI itu. Sebab, sumbangan dana dari pihak asing yang dipergunakan untuk Pilpres cukup berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Kedaulatan kita tidak ada lagi karena sudah ada kepentingan asing," katanya menambahkan.



Sumber: AKURAT.CO

Selasa, 19 Maret 2019

Prabowo-Sandi Lupa Bahwa Mereka Memperkerjakan Outsourcing, Kenapa Janji Hapus Outsourcing?

Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, saat memaparkan visi-misinya dalam Debat Ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Eko Kuntadhi selaku pegiat sosial media (sosmed), menuding bahwa calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno hanya menawarkan Program bohong.

Diketahui, Sandiaga Uno berencana ingin menghapus Pekerja outsourcing atau Pekerja yang direkrut dari perusahaan pihak penyedia jasa. Pasalnya, dia meyakini bahwa perusahaan Sandiaga pastinya mempekerjakan tenaga outsourcing. Dan dia sangat menyayangkan Program yang ditawarkan tersebut.

"Prabosan ingin Hapus Outsourcing. Coba hitung berapa puluh ribu sekarang Pekerja outsourcing di perusahaan @sandiuno, di perusahaan Hasyim, perusahaan @prabowo. Kalau perusahaan lu saja nggak bisa Pekerja outsourcing, jangan belagu sok jualan Program itu. Nipu jangan keterlaluan," kicau akun Twitter @eko_kunthadi," Senin (18/3/2019).

Bukan hanya Eko Kuntadhi saja, warganet lainnya @Takviri, menampilkan postingan berita pada tahun 2017, bahwa Sandiaga semasa menjabat sebagai wakil gubernur DKI dijuluki penipu karena janji untuk menghapus outsourcing juga pernah diucapkan saat itu.

"Sandiaga Uno janji Hapus outsourcing, tapi dulu bersama Anies pernah menipu buruh. *itu ucapan Waketum Gerindra loh #JokowiLagi," ujarnya.

Sementara, jika memang tenaga outsourcing dihapus maka ada pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan yang bakal dihilangkan.

"Prabowo dan Sandiaga berjanji menghapus outsourcing. Apakah itu berarti menghapus pasal 64, 65 dan 66 UUK 13/2003? Yang paling realistis adalah mengawasi secara ketat tafsir pasal 66 yang sering disalahgunakan: tidak boleh digunakan dalam proses produksi," ujar @TaufiqSobari.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar mengatakan dirinya tidak sependapat dengan rencana penghapusan sistem tersebut. Menurutnya sistem outsourcing tidak bisa dihapuskan karena memang dibutuhkan industri.

"Isu yang dimunculkan selalu outsourcing itu perbudakan zaman modern, tetapi itu bukan sistemnya, tapi oknumnya. Tugas kita bukan membubarkan, tetapi memperbaiki," tegas dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Karena itu, menurutnya solusi konkretnya, adalah memperbaiki sistem outsourcing itu sendiri dengan mensertifikasi para perusahaan outsourcing berdasarkan standar-standar ketenagakerjaan yang sesuai hukum normatif.



Sumber: AKURAT.CO

Kamis, 07 Februari 2019

Prabowo-Sandi Dinilai Bisa 'Menjarah' Kekayaan Negara Jika Berkuasa Karena Miliki Tumpukan Utang Pribadi

Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun memberikan kata sambutan saat melakukan pertemuan dengan perangkat desa asal Pasuruan di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
| AKURAT.CO/Sopian

Mukhamad Misbakhun, Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, menyinggung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno yang sangat ambisius menyerang pemerintahan Joko Widodo melalui utang dan segala kelemahan kinerjanya.

Misbakhun justru mengingatkan kepada paslon nomor urut 02 ini terhadap kondisi finansial perusahaannya yang hinggi kini mulai dituntut karyawannya akibat gaji yang belum dibayarkan.

"Apa jadinya ketika figur yang mempunyai masalah utang Korporasi dalam jumlah besar dengan bank milik negara dan rekam jejak bisnis menguasai sumber daya alam dengan konsesi dari negara kemudian berkuasa? Apakah tidak akan terjadi penjarahan kekayaan negara oleh Penguasa?," menurut @MMisbakhun dikutip melalui Twitter, Rabu (6/2/2019).

Kemudian Misbakhun juga menyindir hingga ke tim sukses kubu oposisi. Sebab, menurut anggota Komisi XI DPR RI, para tim sukses kubu oposisi rata-rata berlatarbelakang mempunyai masalah yang sama yakni soal utang.

"Belum lagi keluarga dekat dan para pendukungnya hampir semuanya mempunyai masalah yang serupa dengan yang didukung. Masalah kredit macet di perbankan. Konsesi sumber daya alam mineral, migas dan perkebunan. Maka makin lengkaplah prosesi rebutan kue manis kekuasaan," ujarnya.

Dikutip dari Antaranews, pada tahun 2014 lalu, sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut gaji yang belum juga dibayar perusahaan pembuat pulp atau bubur kertas tersebut.

Sejak September 2013, Perusahaan produsen bubur kertas itu berhenti membayar gaji karyawan. Calon presiden dari Partai Gerindra tersebut merupakan pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara, bahkan sejak masih bernama PT Kiani Kertas. Dalam sebulan perusahaan harus membayar 1.500 buruhnya sebesar Rp13 miliar pada tahun itu.



Sumber: AKURAT.CO

Jumat, 01 Februari 2019

Erick Thohir Jual Sahamnya Buat Bayar Utang, Beda dengan Sandiaga Uno

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir di Jl. Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat | AKURAT.CO/Kosim Rahman

Erick Thohir, yang merupakan pendiri Mahaka Group, beberapa waktu lalu telah resmi melepas 31,05 persen Sahamnya di klub sepak bola Italia Internazionale Milano atau Inter Milan kepada perusahaan investasi yang berbasis di Hong Kong, LionRock Capital.

Nilai transaksi pelepasan Saham tersebut diperkirakan mencapai 150 juta euro atau sekitar Rp2,4 triliun. Uang pelepasan Saham itu dari keterangannya dimanfaatkan untuk membayar dana pinjaman alias utang.

"Sebagian bayar utang dan sebagian balikin Equity. Karena pembangunan untuk infra inter kami lakukan sebagian dari bank loan di luar negeri," katanya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Banyak kabar yang berhembus jika dirinya berencana membeli kembali Saham perusahaan Visi Media Asia (VIVA) yang sebelumnya merupakan bisnis miliknya dan kini dikelola oleh Bakrie Group.

"Belum ada rencana masuk ke VIVA, hanya spekulasi saja. Saya belum ada saja. Itu hanya spekulasi pasar," jelasnya.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini memang menjual Sahamnya di Inter Milan. Keputusan tersebut dirasa tepat. Mengingat semenjak dipercaya menangani Asian Games hingga menjadi Ketua TKN ia memang tidak sempat lagi pergi ke Italia maupun Amerika.

Hingga April mendatang Erick Thohir masih akan fokus ke politik. Disinggung soal dana kampanye, sebagai Ketua TKN, dia mengakui ikut menyumbang dan menggalang dana, namun tak lantas hal itu menjadi alasan ia melepas Saham Inter Milan.

"Kan saya tidak mencalonkan, beda dengan Mas Sandi yang memang maju cawapres. Dia jual aset ya memang sebagai cawapres ya wajibnya begitu (untuk biaya kampanye). Kalau saya kan jual Saham kepentingannya beda. Murni bisnis saja dan secara investasi saya rasa tepat," ungkapnya.



Sumber: AKURAT.CO

Jumat, 18 Januari 2019

Sandiaga Ditegur Oleh Moderator Debat Karena Tak Menjawab Pernyataan Jokowi

Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno | AKURAT.CO/Sopian

Dalam Debat Pilpres 2019 pertama, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno ditegur moderator dalam Debat Pilpres 2019, Ira Koesno lantaran tak memberi tanggapan atas pernyataan dari paslon Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi memberikan pernyataan soal kesetaraan HAM antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.

"Dalam ajang Asian Para Games, event besar untuk para penyandang disabilitas, saya memberikan apresiasi kepada pemenang sama seperti dengan pemenang di Asian Games, untuk peraih medali emas dikasih bonus Rp1,5 miliar," ujar Presiden Joko Widodo dalam pemaparannya dalam Debat Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

Kemudian, saat Sandiaga bertugas menanggapi, isi komentarnya justru tak substansi sebagai pernyataan Jokowi sebelumnya.

"Zulfan dewantara adalah insprirator bagi Prabowo-Sandi untuk kesetaraan HAM, beliau menjadi mentor bisnis online. Kesetaraan HAM bagi penyandang disablitas bagi kami adalah sama-sama mendapat peluang mendapat lapangan pekerjaan," tutur Sandi.

Mendengar jawaban itu, moderator pun tetap memberi kesempatan pada Sandi untuk menyelesaikan pemaparannya. Hanya saja Ira langsung menegur Sandi atas tanggapannya yang tak substansif.

"Kami peringatkan kepada paslon agar memberi tanggapan atas pernyataan paslon lain," tutur Ira.


Sumber: AKURAT.CO