Kamis, 07 Februari 2019

Prabowo-Sandi Dinilai Bisa 'Menjarah' Kekayaan Negara Jika Berkuasa Karena Miliki Tumpukan Utang Pribadi

Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun memberikan kata sambutan saat melakukan pertemuan dengan perangkat desa asal Pasuruan di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
| AKURAT.CO/Sopian

Mukhamad MisbakhunPolitisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, menyinggung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno yang sangat ambisius menyerang pemerintahan Joko Widodo melalui utang dan segala kelemahan kinerjanya.

Misbakhun justru mengingatkan kepada paslon nomor urut 02 ini terhadap kondisi finansial perusahaannya yang hinggi kini mulai dituntut karyawannya akibat gaji yang belum dibayarkan.

"Apa jadinya ketika figur yang mempunyai masalah utang Korporasi dalam jumlah besar dengan bank milik negara dan rekam jejak bisnis menguasai sumber daya alam dengan konsesi dari negara kemudian berkuasa? Apakah tidak akan terjadi penjarahan kekayaan negara oleh Penguasa?," menurut @MMisbakhun dikutip melalui Twitter, Rabu (6/2/2019).

Kemudian Misbakhun juga menyindir hingga ke tim sukses kubu oposisi. Sebab, menurut anggota Komisi XI DPR RI, para tim sukses kubu oposisi rata-rata berlatarbelakang mempunyai masalah yang sama yakni soal utang.

"Belum lagi keluarga dekat dan para pendukungnya hampir semuanya mempunyai masalah yang serupa dengan yang didukung. Masalah kredit macet di perbankan. Konsesi sumber daya alam mineral, migas dan perkebunan. Maka makin lengkaplah prosesi rebutan kue manis kekuasaan," ujarnya.

Dikutip dari Antaranews, pada tahun 2014 lalu, sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut gaji yang belum juga dibayar perusahaan pembuat pulp atau bubur kertas tersebut.

Sejak September 2013, Perusahaan produsen bubur kertas itu berhenti membayar gaji karyawan. Calon presiden dari Partai Gerindra tersebut merupakan pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara, bahkan sejak masih bernama PT Kiani Kertas. Dalam sebulan perusahaan harus membayar 1.500 buruhnya sebesar Rp13 miliar pada tahun itu.



Sumber: AKURAT.CO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar