Majalah Tempo Dilaporkan ke Dewan Pers Oleh Mantan Komandan Tim Mawar

Mantan Komandan Tim Mawar, Mayjen TNI (Purn) Chairawan melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers terkait pemberitaan dengan judul "Tim Mawar dan Rusuh Sarinah". 

| AKURAT.CO/Yudi Permana

Terkait dengan pemberitaan yang berjudul "Tim Mawar dan Rusuh Sarinah". Majalah Tempo dilaporkan ke Dewan Pers oleh Mantan Komandan Tim Mawar, Mayjen TNI (Purn) Chairawan.

"Kami dari tim kuasa hukum Pak Chairawan melaporkan ke Dewan Pers terkait pemberitaan Majalah Tempo edisi Senin 10-16 Juni 2019 yang isi kontennya judulnya Tim Mawar dan Rusuh Sarinah," ujar Kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).    

Menurut Herdiansyah, kliennya merasa dirugikan dengan pemberitaan Majalah Tempo yang mengaitkan Tim Mawar dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019. Sementara, Tim Mawar sudah dibubarkan sejak 1999.

"Beliau (Chairawan) merasa dirugikan secara pribadi karena beliau eks dari Tim Mawar yang menurut beliau langsung menjudge bahwa Tim Mawar ini terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019," jelasnya.

Kemudian Herdiansyah juga menyebut bahwa pemberitaan tersebut seolah-olah menyimpulkan Tim Mawar bersalah karena menunggangi aksi 21-22 Mei. Padahal, belum ada fakta hukum yang memutuskan Tim Mawar terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019.

"Seolah-olah terbukti bersalah menimbulkan kebencian berita fitnah berakibatkan keonaran, bermusuhan, antar golongan. Karena belum ada satupun putusan yang mengatakan atau penyelidikan Tim mawar terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei," tuturnya.

Oleh sebab itu, Herdiansyah mengatakan bahwa kliennya ingin Dewan Pers menjatuhkan sanksi terhadap Majalah Tempo. Dia ingin pemberitaan 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah' dicabut.

"Kami berterima kasih kepada Dewan Pers, sudah menerima laporan kami. Kami berharap Dewan Pers merekomendasikan adanya tindak pidana atas media Majalah Tempo edisi Senin 10-16 Juni karena isi konten beritanya menghakimi Tim Mawar," pungkasnya.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 10-16 Juni 2019 menyebutkan mantan anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998, Fauka Noor Farid diduga terlibat di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan 22 Mei. Fauka adalah mantan anak buah Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Dugaan keterlibatan Fauka di balik kerusuhan 22 Mei itu diungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 bertajuk 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah'.

Berdasarkan penelusuran tim Majalah Tempo disebutkan bahwa Fauka ditengarai berada di kawasan Sarinah depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat peristiwa kerusuhan 22 Mei.

Selain itu, terdapat pula sebuah transkrip percakapan yang mengungkap kalau Fauka beberapa kali melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, Dahlia Zein tentang kerusuhan yang terjadi di sekitar kawasan Bawaslu.

Sumber: AKURAT.CO

Diduga Provokasi Massa Aksi 22 Mei, Driver Ojol Diringkus Polres Metro Jakarta Barat

Panser Pindad Steyr Pandur II 8x8 | ISTIMEWA

Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pengemudi ojek online karena diduga memprovokasi massa aksi 22 Mei untuk melempari mobil panser dengan kotoran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Argo Yuwono mengkonfirmasi penangkapan tersebut.

"Itu sudah ditangkap oleh Polres Jakarta Barat ya," ujar Argo kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Tetapi, Argo tidak menjelaskan lebih lanjut tentang identitas pelaku karena kasus itu ditangani di Mapolres Jakarta Barat.

"Langsung ke Polres Jakarta Barat ya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, pada 22 Mei terjadi kericuhan di kawasan Slipi dan Kemanggisan Jakarta Barat. Selain itu, kericuhan juga terjadi di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat.

Sumber: AKURAT.CO

Para Elite Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Selain Aparat di Lapangan

Bentrokan terjadi antara pasukan Brimob dengan Massa yang berdemo di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insonesia (YLBHI) mengatakan hal yang memprihatinkan saat demonstrasi 21-22 Mei adalah kekerasan yang dipertontonkan oleh para elit politik kepada publik. Hal tersebut seakan merusak nalar. 

"Tentu saja kita tidak setuju dengan kekerasan apapun yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi kekerasan dilakukan oleh aparat penegak hukum," ujar Asfin, di Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2019).

Selain para aktor-aktor di lapangan, pihak yang bertanggung jawab atas demo 21-22 Mei menurut wanita kelahiran Bitung, Sulawesi Utara tersebut ialah para elit. 

"Sesungguhnya yang paling bertanggung jawab selain aktor-aktor di lapangan adalah para elit dan ini semua mengakibatkan demokrasi kita terancam karena kita tidak bisa lagi membedakan mana tindakan-tindakan sah secara hukum, mana tindakan yang tidak sah," tandasnya.

Sumber: AKURAT.CO

Politisi PAN Ini Acuhkan Seruan Amien Rais dan Tidak Ikut Aksi 22 Mei

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). | AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Bara Hasibuan yang merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional ( PAN) mengatakan bahwa partainya tidak akan mengikuti gerakan People Power yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2019.

Walaupun gerakan tersebut merupakan seruan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN yaitu Amien Rais. Bara berharap para elite politik untuk tetap menjaga suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pemilu serentak 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau yang sudah berganti nama," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Bara juga mengungkapkan bahwa PAN mendorong agar tidak terjadi kemunduran demokrasi. Karena salah satu syarat utama kuatnya demokrasi adalag kepercayaan terhadap institusi-institusi publik.

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tuturnya.

Diberitakan, gerakan people power dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Gerakan tersebut diserukan untuk menolak hasil pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei karena diduga telah terjadi kecurangan.

Sumber: AKURAT.CO