Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap agar KPK mengusut tuntas kasus Bailout Bank Century dan tidak hanya berhenti di kasus Budi Mulya saja.
Kasus skandal pencucian uang melalui Bank Century kembali mencuat setelah media Asia Sentinel mengungkap adanya konspirasi pencucian uang negara hingga USD 12 miliar.
Artikel yang ditulis oleh John Berthelsen itu menyebabkan Wasekjen Demokrat Andi Arief menyerang Politikus partai Gokar Mukhamad Misbakhun. Dia menuduh Misbakhun ada di balik artikel tersebut.
"Tulisan di Asia Sentinel tidak sepenuhnya baru, karena sudah menjadi temuan audit investigasi BPK dan Pansus Angket DPR 2009-2014," tegas Misbakhun.
Misbakhun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus Century sesuai hasil putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.
“Saya bebas murni pada tahun 2012. Di putusan PK tersebut, sangat jelas dibatalkan semua putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi sehingga semua putusan yang menghukum saya di batalkan dan nama baik saya sudah direhabilitasi lewat putusan pengadilan tingkat PK tersebut,” kata Misbakhun dalam ketarangan yang diterima AKURAT.CO, Kamis (13/9).
Misbakhun menegaskan, dalam kasus penahanannya dulu oleh kepolisian bukan karena kasus Bank Century.
“Silakan lihat dokumen surat perintah penahanan saya oleh penyidik Bareskrim Polri jelas tertulis bahwa penahanan saya ‘karena melawan SBY’. Jadi tidak ada kaitannya dengan dokumen fiktif yang dituduhkan,” pungkasnya.
Bagi Misbakhun, politik adalah ladang perjuangannya. Sehingga, dia pun mendorong KPK supaya mengusut tuntas kasus Century ini dan tidak berhenti hanya di kasus Budi Mulya saja.
“Dalang kasus Century ini harus diungkap tuntas karena semua dokumen (hasil audit investigasi BPK, audit perhitungan kerugian negara, laporan Pansus Hak Angket Century DPR RI, dan putusan kasus Budi Mulya) mengarah pada dugaan keterlibatan presiden SBY yang ternyata mengetahui proses bailout yang melanggar hukum tersebut,” tegas Misbakhun.
Misbakhun mengaku konsisten mengkritik dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan SBY kala itu, mulai dari kasus bailout Bank Century, sampai ketika SBY sibuk mempromosikan AHY.
“Menurut pandangan saya kebijakan-kebijakan itu akan berimplikasi kepada rakyat Indonesia dan kepada negeri ini. Maka saya memberikan kritik, itu bagian dari dialektika demokrasi yang wajar,” tuturnya.
Sumber : Akurat.co
Editor : Wahyudi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar